Berita

Laksamana Madya Ari Soedewo:net

Wawancara

WAWANCARA

Laksamana Madya Ari Soedewo: Tidak Ada Perompakan, Laut Indonesia Paling Aman Se-Asia

RABU, 22 JUNI 2016 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski ABK (Anak Buah Kapal) dan kapal Indonesia sempat dis­andera di perairan Tawi-Tawi, Filipina April lalu, namun laut Indonesia justru sudah dinyatakan aman, tak ada perompakan. Yang ada hanya tindak kriminal laut. Itu pun mampu diatasi di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Berikut wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Ari Soedewo.

International Maritime Bureau (IMB) menyebut laut Indonesia paling rawan per­ompakan di dunia sejak 2012 hingga 2014?
Tidak benar itu, justru kawasan laut Indonesia paling aman. Kan tingkat kejahatan di laut, termasuk sekarang sudah menurun. Saya juga tidak setuju istilah perom­pakan. Yang ada hanya tindak kriminal, seperti penyeludupan manusia, illegal fishing, perdagan­gan manusia, dan sejenisnya.

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…
Di kawasan Asia Tenggara, kita bisa dilihat kan? Bila ada yang mengatakan tindak krimi­nal laut meningkat, harus spesi­fik, di mana?

Katanya di Selat Malaka, Laut China Selatan?
Kan Indonesia tergabung dalam International Maritime Organization (IMO), jadi per­caya saja data IMO saja lah. IMB kan swasta tuh, dia selalu memojokkan Indonesia.

Kenapa?
Misalnya IMB bilang ada per­ompakan di Indonesia. Padahal nggak ada. Bukan perompakan, hanya tindak kriminal. Saya tidak tahu motif mereka (IMB).

Jadi misal ada kapal negara lain masuk Indonesia, lalu ada pedagang menawarkan sesuatu, ini ada yang menganggap mer­eka diganggu. Padahal di Mesir juga begitu. Ketika mereka keluar dari Tanjung Priok, baru dia lapor ke IMB, misalnya dia kehilangan jam.

Untung rentangan kapan laut Indonesia sudah diang­gap aman?
Sekitar lima tahun terakhir lah. Kecuali satu yang di Filipina (penyanderaan ABK dan kapal Indonesia-red) itu.

Kasus di Filipina kemarin apa tergolong fenomena baru?
Ya, baru. Selama ini mereka tidak pernah punya cata­tan mengganggu kapal-kapal Indonesia. Kapal negara lain yang malah diganggu.

Kenapa?
Kita sudah kerajasama dengan Filipina, dan Filipina merupa­kan salah satu dari 20 negara perkumpulan Pasukan Penjaga Pantai (Cost Guard).

Kenapa kemarin Indonesia tiba-tiba diganggu?
Nggak tahu, mungkin Abu Sayyaf lagi kekurangan duit? Hehe. Kan kalau kucing kela­paran, apa saja yang tidak biasa dia makan bisa dimakan?

Apa sekarang Indonesia melakukan pengamanan khusus di kawasan Tawi-Tawi (Filipina), mungkin berkoor­dinasi dengan Filipina?
Kita sekarang mengawasi semua kawasan yang mungkin rawan tindak kejahatan di laut, mengawasi perbatasan masing-masing, unsur AL juga Coast Guard.

Apa dalam 10 tahun ke de­pan laut Indonesia akan tetap jadi yang paling aman?
Kita tentu tidak bisa meramal, tapi kita selalu waspada. Karena keamanan bukan berarti selalu 'zero' lho, tapi nyaman saat dile­wati. Ini juga karena Bakamla.

Butuh berapa lama Indonesia benar-benar bisa punya Coast Guard?

Semangatnya sih lima ta­hun, tapi kita lihat anggaran dan prioritas. Apalagi karena Indonesia punya banyak "pintu" perbatasan (multi-doors).

Berapa besar kekuatan Bakamla sekarang?

Sekitar 700 personel.

Berapa kekuatan idealnya?
Kita punya program hingga 2025 memiliki sekitar 2.000 personel.

Bagaimana dengan kekua­tan armada Bakamla?

Sekarang ada 21 kapal, hingga 2025, kami butuh antara 47 hingga 49 kapal lagi.

Pangkalan Bakamla di ma­na saja?
Ada tiga, di Timur, Barat, Tengah.

Bagaimana sebenarnya tu­gas Bakamla, apa juga mengambil alih tugas TNI AL saat membasmi tindak kriminal di laut?

Tergantung kasusnya. Kita patroli berbagi, seperti dengan Satpolair, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bea Cukai, dan yang lainnya. Ketika kita menangani perkara yang bu­kan kewenangan baik Bakamla atau AL, kita serahkan kepada yang berwenang untuk menyidik. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya