Berita

ratna sarumpaet/net

Hukum

Ratna Sarumpaet: Koordinasi BPK-KPK Sopan Santun Yang Tidak Perlu

SELASA, 21 JUNI 2016 | 10:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur UU. Pun demikian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, tokoh nasional Ratna Sarumpaet menilai pertemuan antara BPK dan KPK menjadi tak relevan. Lebih-lebih, ujung dalam pertemuan ini kedua lembaga saling menghormati dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).

"Saling menghormati? BPK tak perlu menghormati KPK, atau sebaliknya. Yang harus mereka hormati itu adalah bangsa Indonesia. Yang harus mereka hormati itu penegakan hukum," kata Ratna kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 21/6).


"Bahasa saling menghormati itu adalah basa-basi yang tidak pantas. Koordinasi apaan itu? Koordinasi hanya untuk sopan-santun yang tidak perlu," sambung Ratna, yang juga aktivis pergerakan.

Ratna menegaskan bahwa BPK sudah menilai vahwa proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. BPK juga sudah menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

"Kita minta KPK transparan saja atas laporan BPK ini. Jangan ada lagi upaya misalnya menyembunyikan sesuatu. Audit BPK sudah jelas kok," demikian Ratna. [ysa]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya