Berita

Asrorun Niam Sholeh:net

Wawancara

WAWANCARA

Asrorun Niam Sholeh: Kebiri Tentu Bukanlah Satu-satunya Solusi, Tapi Langkah Presiden Harus Diapresiasi

SENIN, 20 JUNI 2016 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memberatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terh­adap anak. Menurutnya, langkah itu harus jadi pemantik bagi seluruh elemen bangsa untuk wujudkan kepedulian perlind­ungan anak.

"KPAI secara tegas menyebut­kan, linier dengan keluarbiasaan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Maka harus ada upaya luar biasa untuk pencegahan dan penanggulangannya. Dan pener­bitan Perppu pemberatan huku­man adalah salah satu langkah nyata untuk tindakan luar biasa ini," kata Niam kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Berikut penjelasan Niam.

Presiden setuju pemberatan hukuman pelaku kejahatan seksual anak?
Presiden Joko Widodo me­mutuskan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak. Berdasarkan hasil rapat terbatas, diputuskan pelaku kejahatan seksual terhadap anak diberi pemberatan hukuman hingga hukuman mati serta hukuman tambahan berupa kebiri, yang dituangkan dalam Perppu.

Presiden Joko Widodo me­mutuskan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak. Berdasarkan hasil rapat terbatas, diputuskan pelaku kejahatan seksual terhadap anak diberi pemberatan hukuman hingga hukuman mati serta hukuman tambahan berupa kebiri, yang dituangkan dalam Perppu.

Langkah Presiden ini harus diapresiasi. Ini jadi pemantik bagi seluruh elemen bangsa untuk wujudkan kepedulian perlindungan anak.

KPAI sependapat dengan keputusan presiden?

KPAI secara tegas menyebut­kan, linier dengan keluarbiasaan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Maksudnya?
Maka harus ada upaya luar biasa untuk pencegahan dan pen­anggulangannya. Dan penerbi­tan Perppu pemberatan hukuman adalah salah satu langkah nyata untuk tindakan luar biasa ini.

Memangnya hukuman kebiri bisa menghentikan kejahatan seksual terhadap anak?
Tentu ini bukan satu-satunya solusi. Perlu ada langkah-lang­kah lain untuk mengurai per­masalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari hulunya.

Apa itu?
Di antaranya faktor peredaran narkoba, minuman beralkohol, materi pornografi, tayangan dan games berkonten kekerasan dan pornografi, dan lingkungan keluarga serta masyarakat yang permisif.

Apa saja pemberatan huku­man tersebut?
Jadi, Presiden dalam ratas memutuskan untuk pemberatan hukuman terhadap pelaku ke­jahatan seksual terhadap anak melalui Perppu. Perppu berisi tentang pemberatan hukuman.

Detailnya?
Jadi hukuman diklasifikasi dari pidana penjara 20 tahun hingga hukuman seumur hidup dan hu­kuman mati. Di samping itu, juga diatur hukuman tambahan berupa kebiri serta pemasangan chip yang mendeteksi keberadaan pelaku pasca dipenjara.

Selain itu?
Identitas pelaku juga akan terus dipublikasikan meskipun dia sudah menjalani hukuman pokok.

Kapan hukuman kebiri diberikan?
Hukuman tambahan kebiri bisa dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang residivis dan pelaku paedo­filia. Teknisnya bisa dilakukan waktu dia di dalam maupun sebelum keluar.

Apakah semua pelaku ke­jahatan seksual anak pasti akan mendapatkan hukuman tersebut?

Putusan hukum terakhir ada di pengadilan. Perppu disiapkan untuk memberikan ruang serta pilihan hukuman yang dapat dijadikan payung dalam peneta­pan putusan pengadilan. Putusan akhir diputuskan hakim melihat fakta. Kalau yang bersangkutan terbukti paedofil dan kejahatan­nya ini berulang dapat dilakukan kebiri. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya