Berita

Politik

Misbakhun Heran Kinerja Menteri ATR Kedodoran

RABU, 15 JUNI 2016 | 17:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Harapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar ajuan anggarannya dalam RAPBN 2017 disetujui oleh Komisi II DPR tak berjalan mulus. Sebab Komisi II merasa tak yakin dengan kemampuan kementerian itu dalam melaksanakan kerja serta mencapai target-target sesuai yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo di Nawacita.

‎Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun, mengatakan memang Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berusaha mewujudkan keinginan Presiden sesuai Nawacita. Misalnya mendorong land reform untuk kepemilikan lahan. Juga sejumlah program mempermudah sertifikasi tanah, hingga kemudahan untuk pensiunan TNI/Polri.

‎Namun, tugas kementerian itu ternyata masih banyak yang belum terpenuhi sesuai target. Khususnya untuk tugas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan pelayanan dalam sengketa pertanahan.

‎"Dalam konteks itu, kalau Bapak menteri ingin meningkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas tata ruang, penanganan sengketa pertanahan di 2017, saya ragukan itu dari target yang dicanangkan," kata Misbakhun.

‎Menurut dia, gambaran kinerja Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Menteri Ferry Mursyidan Baldan di 2017 bisa terlihat dari realisasi anggaran yang sudah terlaksana di 2015 dan 2016 yang sedang berjalan. Sebagai contoh, dari target sertifikasi hak milik lahan transmigrasi, dari 24 ribu bidang, baru tercapai 11 ribu bidang atau 45 persen di 2015.

‎"Masalah dasarnya apa? Saya sadari ATR ini Kementerian baru. Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya," tegas Misbakhun dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kementerian ATR di Jakarta (Kamis,15/6).‎

‎Contoh lainnya adalah ‎kinerja dalam menginventarisasi penguasaan kepemilikan dan pengunaan kepemilikan tanah, yang ditargetkan 143 ribu bidang, baru tercapai 69 ribu. Itu sama dengan 48,76 persen. Lalu kajian sengketa konflik baru selesai 515 laporan.

‎"Belum lagi soal pembuat peta dasar skala 1:5000, yang targetnya 75 lokasi. Sekarang 3 lokasi. Itu cuma 4 persen," kata Misbakhun.

‎Ditegaskannya, Komisi II mempertanyakan apa penyebab belum 'moncernya' kinerja kementerian dalam melaksanakan Nawacita dimaksud. Sementara secara sekilas melihat pagu indikatif RAPBN 2017 di kementerian itu, menurut Misbakhun, tidak terlihat adanya sinkronisasi antara anggaran dan program yang ada.

‎"Apakah salah di perencanaan program atau penyusnan anggaran? Saya minta, pulang dari sini, tolong dirapatkan dengan eselon I, kenapa ada banyak koreksi drastis di target-target itu? Ini tak boleh. Karena presiden sudah menekankan money follow program dari sebelumnya money follow function," tandasnya.<[ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya