Berita

Bisnis

Dirut PD Dharma Ngeluh Ke Jokowi Soal Harga Daging

SELASA, 14 JUNI 2016 | 19:18 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp 80 ribu per kilogram dikeluhkan oleh PD Dharma Jaya.

Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma bahkan mengaku ketidaksanggupannya tersebut sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.

"Saya ditanya Presiden langsung, saya jawab enggak bisa, saya enggak bisa berbohong. 'Kamu mau untung besar ya?'Saya bilang bukan Pak," ungkap dia saat bertemu Komisi B DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).


Rina menjelaskan, harga Rp80 ribu per kilogram hanya mungkin untuk menjual daging sapi impor. Sedangkan untuk daging sapi fresh harga pokok produksi (HPP) yang diperhitungkan Dharma Jaya hanya bisa ditekan sekitar Rp95-99 ribu per kilogram.

"Kalau untuk daging masyarakat adalah kebutuhan rendang, semur, opor itu di Rp95-99 ribu yang fresh, enggak bisa Rp80 ribu," beber Rina.

Salah satu faktor yang menyebabkan harga daging sapi sulit ditekan ialah harga oval atau jeroan sapi sangat rendah. Di Indonesia, bagian oval dijual dengan cara diborong dengan harga Rp7 ribu per kilo. Padahal, jika harga oval bisa ditingkatkan, bisa menekan harga daging sapi.

"Di negara maju, oval atau kepala, kaki, kulit buntut harganya tinggi," jelas Rina.

Oleh karena itu, dia minta DPRD DKI agar bisa menganggarkan dana untuk perbaikan rumah potong hewan (RPH).

Rina menyesalkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Dharma Jaya sebesar Rp50 miliar di APBD 2016 batal dimasukkan.

"Kalau negara ini mau bisa mengendalikan (harga daging sapi), tolong bantu RPH diperbaiki, bikin pengolahan oval, oval harus punya nilai," tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya