Jokowi Ingatkan Menterinya Tidak Mengekor

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pengendalian produksi tembakau dunia guna melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Hal itu sesuai dengan konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau atau 'Framework Convention on Tobacco Control' (FCTC) dirancang oleh World Health Organization (WHO) pada 2003.

Presiden Jokowi mengingatkan para menteri terkait untuk melihat kepentingan nasional terlebih dahulu dan melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, Presiden tidak ingin Indonesia hanya sekedar mengekor negara lainnya, tanpa berpikir mengenai solusi yang seimbang antara kepentingan generasi muda ke depan, dengan kelangsungan hidup para petani tembakau saat ini.

"Saya tidak ingin kita sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren. Tapi kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional kita, terutama yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan. Kita juga perlu memikirkan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini tidak kecil, menyangkut orang yang sangat banyak," ujar Presiden membuka rapat terbatas di istana negara, Selasa (14/4).

Jokowi juga berpesan, agar seluruh aspek yang ada dalam permasalahan ini benar-benar dilihat dan dibahas. Karena itu, solusi yang nantinya diambil harus benar-benar komprehensif sehingga menghasilkan manfaat bagi semua pihak.

"Dalam ratas ini, aspek-aspek yang tadi saya sampaikan agar kita lihat semuanya. Solusi yang diambil harus betul-betul komprehensif dan betul-betul kita lihat dari seluruh aspek, sehingga apa yang kita putuskan ini betul-betul bermanfaat bagi semuanya," demikian Jokowi.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya. [sam]