Berita

basuki tjahaja purnama/net

Nusantara

Sekarang Ahok Ogah Bahas KTP Dukungan Teman Ahok

SENIN, 13 JUNI 2016 | 19:42 WIB | LAPORAN: FEBIYANA


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama enggan menyikapi penggalangan KTP dukungan oleh Teman Ahok terhadap dirinya.

"Tidak usah ngomong KTP-KTP lagi deh. Ngomong kerjaan dulu, banyak kerjaan. Soal pencalonan tidak usah tanya dulu,"ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 48 UU Pilkada diatur jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui PPS dalam verifikasi faktual di alamatnya, pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari.

Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada.

Bedanya, dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. Menanggapi itu, Ahok enggan ambil pusing. Bahkan dia meminta untuk tidak membahas soal Pilkada.

Sebelumnya, bekas Komisioner KPU Pusat, I Gusti Putu Artha yang bergabung bersama Teman Ahok menceritakan adanya rasa kesal dari sejumlah anggota Teman Ahok.

"Jadi di grup WA, memang ada satu, dua orang marah kalau Pak Ahok maju lewat partai," ungkap Putu saat dihubungi.

Putu diminta untuk meyakinkan Ahok agar tetap maju melalui jalur perseorangan. Bila Ahok maju melalui jalur partai politik dua orang itu, mengancam untuk membuang berkisar 30 KTP yang sudah dikumpulkan.

"Saya lagi pegang KTP 30-an. Kalau sampe maju lewat parpol udah lah buang aja KTP-nya," tiru Putu.

Dia menjelaskan para pendukung Ahok yang maju melalui jalur perseorang memang ada yang antipartai politik.

"Ada kelompok semacam itu. Ada juga yang moderat. 'Yang penting Pak Ahok dapat tiket. Mau partai politik atau perseorangan tidak masalah. Yang penting menang'. Ada yang begitu," imbuh Putu. [sam]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya