Berita

basuki tjahaja purnama/net

Nusantara

Sekarang Ahok Ogah Bahas KTP Dukungan Teman Ahok

SENIN, 13 JUNI 2016 | 19:42 WIB | LAPORAN: FEBIYANA


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama enggan menyikapi penggalangan KTP dukungan oleh Teman Ahok terhadap dirinya.

"Tidak usah ngomong KTP-KTP lagi deh. Ngomong kerjaan dulu, banyak kerjaan. Soal pencalonan tidak usah tanya dulu,"ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 48 UU Pilkada diatur jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui PPS dalam verifikasi faktual di alamatnya, pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari.

Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada.

Bedanya, dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. Menanggapi itu, Ahok enggan ambil pusing. Bahkan dia meminta untuk tidak membahas soal Pilkada.

Sebelumnya, bekas Komisioner KPU Pusat, I Gusti Putu Artha yang bergabung bersama Teman Ahok menceritakan adanya rasa kesal dari sejumlah anggota Teman Ahok.

"Jadi di grup WA, memang ada satu, dua orang marah kalau Pak Ahok maju lewat partai," ungkap Putu saat dihubungi.

Putu diminta untuk meyakinkan Ahok agar tetap maju melalui jalur perseorangan. Bila Ahok maju melalui jalur partai politik dua orang itu, mengancam untuk membuang berkisar 30 KTP yang sudah dikumpulkan.

"Saya lagi pegang KTP 30-an. Kalau sampe maju lewat parpol udah lah buang aja KTP-nya," tiru Putu.

Dia menjelaskan para pendukung Ahok yang maju melalui jalur perseorang memang ada yang antipartai politik.

"Ada kelompok semacam itu. Ada juga yang moderat. 'Yang penting Pak Ahok dapat tiket. Mau partai politik atau perseorangan tidak masalah. Yang penting menang'. Ada yang begitu," imbuh Putu. [sam]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya