Berita

basuki tjahaja purnama/net

Nusantara

Sekarang Ahok Ogah Bahas KTP Dukungan Teman Ahok

SENIN, 13 JUNI 2016 | 19:42 WIB | LAPORAN: FEBIYANA


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama enggan menyikapi penggalangan KTP dukungan oleh Teman Ahok terhadap dirinya.

"Tidak usah ngomong KTP-KTP lagi deh. Ngomong kerjaan dulu, banyak kerjaan. Soal pencalonan tidak usah tanya dulu,"ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal senada juga diucapkan Ahok saat dimintai tanggapannya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 48 UU Pilkada diatur jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui PPS dalam verifikasi faktual di alamatnya, pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari.

Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada.

Bedanya, dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. Menanggapi itu, Ahok enggan ambil pusing. Bahkan dia meminta untuk tidak membahas soal Pilkada.

Sebelumnya, bekas Komisioner KPU Pusat, I Gusti Putu Artha yang bergabung bersama Teman Ahok menceritakan adanya rasa kesal dari sejumlah anggota Teman Ahok.

"Jadi di grup WA, memang ada satu, dua orang marah kalau Pak Ahok maju lewat partai," ungkap Putu saat dihubungi.

Putu diminta untuk meyakinkan Ahok agar tetap maju melalui jalur perseorangan. Bila Ahok maju melalui jalur partai politik dua orang itu, mengancam untuk membuang berkisar 30 KTP yang sudah dikumpulkan.

"Saya lagi pegang KTP 30-an. Kalau sampe maju lewat parpol udah lah buang aja KTP-nya," tiru Putu.

Dia menjelaskan para pendukung Ahok yang maju melalui jalur perseorang memang ada yang antipartai politik.

"Ada kelompok semacam itu. Ada juga yang moderat. 'Yang penting Pak Ahok dapat tiket. Mau partai politik atau perseorangan tidak masalah. Yang penting menang'. Ada yang begitu," imbuh Putu. [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya