Berita

net

Nusantara

Ahok Temukan Banyak Makam Fiktif

KAMIS, 09 JUNI 2016 | 22:28 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendapat laporan soal oknum anak buahnya yang membuat pemakaman fiktif. Modusnya dengan memasang batu nisan pada petak tanah di suatu tempat pemakaman umum (TPU), padahal dibawahnya belum tentu ada jenazah yang dimakamkan.

"Banyak sekali makam yang fiktif-fiktif. Dicup dulu tahu enggak," beber Ahok di Gedung Balai Kota, Kamis (9/6).

Dia menjelaskan, batu nisan kosong itu dipasang guna memastikan ketersediaan lahan makam yang masih kosong di TPU. Jika ada warga yang ingin menggunakan lahan makam maka oknum PNS akan memberitahu bahwa tidak ada lahan kosong. Kecuali bagi mereka yang bersedia membayar lebih, maka akan langsung diarahkan ke lahan kosong tersebut.


"Jadi, ada batu nisan yang belum pasti itu ada isinya. Makanya kalau ada yang nyogok, ditaruh di depan," jelas Ahok.

Masalah tersebut, menjadi catatan buruk bagi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Diah Kurniati. Sebenarnya, Ahok ingin agar Ratna membuat sistem informasi untuk memastikan petak tanah diisi oleh jenazah yang namanya sesuai dengan yang tertulis pada batu nisan.

"Kita sekarang mau petakan. Nanti kelihatan, siapa yang minta (memesan lahan makam). Kita juga lagi pikirkan bagaimana cara membaca (identifikasi jenazah di makam)," ujar mantan politisi Gerindra itu.

Ahok menegaskan akan mengevaluasi masalah yang ada. Jika tidak kunjung diperbaiki, bisa saja nasib Ratna Diah akan sama seperti pendahulunya Nandar Sunandar.

"Dievaluasi mungkin juga," pungkas Ahok. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya