Kemenristekdikti Diminta Tidak Keluarkan Izin Sekolah Bidan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin pendirian sekolah bidan. Pasalnya, banyak bidan yang tidak memiliki kompetensi dan kemampuan memadai.

Demikian dikatakan anggota Komisi IX Irma Suryani pada Forum Legislasi bertema 'RUU Kebidanan' di media center DPR RI, Jakarta, Selasa (7/6).

"Jumlah bidan yang mencapai 325 ribu orang di seluruh Indonesia ini menurut catatan badan kesehatan dunia (WHO) sudah melebihi jumlah yang wajar. Sebab, satu bidan layaknya untuk seribu jumlah penduduk. Apalagi sampai ada bidan yang bisa mengeluarkan resep obat, ini tidak bisa dibenarkan," jelasnya.

Menurut politisi Partai Nasdem itu, undang-undang sangat penting untuk mengatur kebidanan. Irma mengatakan, ke depan seorang bidan harus memiliki sertifikat, lesensi, bahkan terakreditasi sebagai legitimasi untuk kompetensi, surat izin praktek kebidanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Tak semua bidan bisa praktek mandiri, karena selama ini memang sebagai asisten dokter, tim pelayanan kesehatan. Dan karenanya undang-undang ini akan menjadi dasar hukum bidan di lapangan," ujarnya.

Selain itu, diperlukan Majelis Kebidanan Indoensia, agar tidak terjadi jual-beli sertifikat, lisensi kebidanan dan sebagainya. UU bidan ini juga jangan sampai terjadi tumpang-tindih dengan UU Kedokteran, UU Kesehatan, UU Keperawatan dan lain-lain.

Hanya saja dengan jumlah bidan yang besar tersebut, ada masalah distribusi, sehingga masih ada daerah-daerah yang kekurangan bidan. Khususnya di daerah-daerah di luar Jawa. Seperti Ambon NTT, NTB, Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

"Bahkan di Ambon ada seorang dokter yang harus melayani masyarakat untuk seluruh Ambon,” tambah Irma. [wah]