Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015.
Selain itu BPK juga menemukan 50 temuan senilai Rp 30,15 triliun, dan sebanyak Rp 41 miliar di antaranya terindikasi merugikan keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai, tidak adanya keseriusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam memperbaiki kinerja perangkat kerjanya.
"Ini bukti dari tidak ada niatan diri Gubernur Ahok untuk memperbaiki kinerja. Temuan-temuan ini dan opini WDP sudah yang ketiga kalinya terjadi dan berturut-turut," ujar Prasetio ketika dihubungi, Selasa (7/6).
Pasalnya, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, berdasarkan laporan BPK, terdapat tiga temuan. Pertama, temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 41 miliar. Kedua, kekurangan penerimaan daerah Rp 5,8 miliar. Dan ketiga, administrasi Rp 30,11 triliun, di mana salah satunya berupa aset dinas pendidikan Rp 15,2 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya, dan aset lainnya yang belum validasi Rp 14,5 Triliun.
Menurut Prasetio, sebagai seorang kepala daerah, Ahok tidak bisa menjalankan pemerintahan seorang diri. Semua yang terlibat pembangunan harus diajak berkomunikasi dua arah, khususnya perangkat daerah yang berada langsung di bawahnya.
Oleh sebab itu, Prasetio mengharapkan Pemprov DKI memperbaiki semua rekomendasi yang diberikan dari LHP BPK dalam dua bulan ke depan. Sebab, apabila tidak dilakukan, temuan-temuan tersebut akan bernasib sama dengan kegiatan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada anggaran perubahan 2014 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 Miliar.
"Buka secara transparan apa temuan-temuan itu sehingga masyarakat dapat memakluminya," imbuhnya.
[wid]
