Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, mengaku heran dengan sikap Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan, yang menolak permintaannya agar pengelolaan terminal tipe A dikelola Pemprov DKI.
Ahok, sapaan akrab Basuki, menilai pengelolaan terminal penumpang tipe A di bawah pemerintah pusat justru membuat kondisi semakin kacau.
"Jadi nih kacau balau kalau terlalu banyak kewenangan dipegang oleh pusat. Makanya kita ajukan (pengalihan). Tapi secara undang-undang jelas memang kewenangan pusat," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/6).
Ahok mencontohkan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kemenhub tidak berani mencabut izin trayek angkutan massal yang biasa "ngetem", berdampak pada kemacetan parah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Kamu lihat enggak? Dampaknya di Pasar Rebo? Pasar Rebo itu semua bus-bus yang ngetem itu bisa enggak kamu cabut izinnya? Enggak bisa. Kemenhub cabut izin enggak? Enggak juga," tegas Ahok.
Menteri Jonan menolak permintaan Ahok untuk mengalihkan pengelolaan terminal tipe A ke Pemprov DKI. Hal itu dikatakannya saat memaparkan rencana Kementerian Perhubungan hingga 2019 kepada peserta Rapat Pimpinan PT Pelni (Persero), akhir pekan lalu (Sabtu, 4/6).
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pengelolaan terminal penumpang tipe A dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Kemarin Pak Gubernur Jakarta, saya baru baca suratnya, bilang minta semua terminal tipe A di DKI itu, Kampung Rambutan, Pulogadung, Kalideres, boleh tidak dikelola DKI? Saya langsung perintahkan bikin surat jawaban. Jawabannya enggak boleh," ujar Jonan.
Jonan tegaskan, kondisi terminal bus tipe A di DKI Jakarta saat ini sangat berantakan. Ia membandingkannya dengan kondisi di stasiun-stasiun kereta yang dikelola pemerintah pusat.
"Sayamau terminal bus itu sama tertibnya dengan stasiun kereta. Itu saja. Gampang," kata Jonan.
[ald]
