Rumah Kaca Bagi Penyelenggara Pilkada

REVISI kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah disahkan telah berhasil membuat rumah kaca bagi penyelenggara pilkada. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf (a) bahwa dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat dan bersifat mengikat.

Begitu juga nasib pengawas yang dirumah kacakan sesuai Pasal 22B huruf (a) terkait pembuatan peraturan dan pedoman teknis harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dan bersifat mengikat. Oleh Sebab itu KIPP Indonesia menilai dan berpandangan, sebagai berikut:

Pertama,  frase "setelah berkonsultasi” sama saja dengan keharusan mengakomodir saran dan masukan dari DPR dan Pemerintah. Bila rapat dengar pendapat dilaksanakan, maka KPU dan Bawaslu tentu menyampaikan rancangan peraturan yang kemudian diobok-obok oleh DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, asas kemandirian, profesional dan kepastian hukum akan lepas landas dari keharusan peraturan yang dibuat penyelenggara.

Kedua, kata "setelah berkonsultasi” juga bisa diartikan mengharuskan lobby-lobby politik untuk mensahkan peraturan dan pedoman teknis. Hal ini sama saja dengan memuluskan kepentingan politisi. Tidak mungkin politisi membiarkan adanya peraturan teknis yang menyulitkan kader yang diusungnya dalam memenangkan pesta demokrasi eksekutif daerah.

Ketiga, selain itu, paska "setelah berkonsultasi” penyelenggara pilkada hanya bisa menggunakan kaca mata kuda dan menjalankan aturan hasil "konsultasi” dengan DPR dan Pemerintah. UU Pilkada yang diturunkan menjadi PKPU dan Perbawaslu akan menjadi bukti "kekuatan politik” mampu mengatur kehidupan berdemokrasi secara keseluruhan.

Keempat, oleh karena itu, penting adanya juducial review untuk menghilangkan kalimat "setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi bahwa DPR dan Pemerintah bersama-sama membentuk UU (Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) bukan aturan teknis yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pemilu/pilkada.

Bila ini dibiarkan maka kita akan menuju arah pembangunan "rumah kaca” bagi penyelenggara pilkada. Pesta demokrasi akan berjalan sesuai dengan keinginan senayan bukan sesuai keinginan rakyat. Penyelenggara pilkada akan sibuk meloby untuk memuluskan peraturan dan pedoman teknis. Sedangkan tahapan pilkada jelas berwarna partai dengan frame berfikir politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. [***]

Penulis adalah Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Andrian Habibi