Berita

Try Sutrisno:net

Wawancara

WAWANCARA

Try Sutrisno: Goblok Itu! Pemerintah Itu Formil, Masak Pemerintah Minta Maaf Sama PKI, No!

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 08:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Presiden pendamping Soeharto ini mendukung simposium tandingan yang digagas purnawirawan TNI. Dia dengan tegas menyatakan menolak berdamai dengan pendukung paham komunis atau Partai Komu­nis Indonesia (PKI). Apalagi jika negara diminta untuk meminta maaf.
 
Menurut Try Sutrisno, per­soalan PKI sudah selesai, baik dalam hal politik maupun hu­kum. Bagaimana pula den­gan perbedaan pendapat antar purnawirawan TNI yang pro dan kontra terkait PKI dan Simposium.

Berikut wawancara seleng­kapnya;


Pendapat Anda soal simpo­sium ini?
Yang datang ke sini ini, selu­ruh kelompok, seluruh apapun atas kesadarannya menyambut simposium ini.

Kenapa harus demikian?
Karena ini ada nilai yang san­gat penting buat bangsa kita. Tidak ada kata-kata merangkul, semuanya sadar ke sini atas tanggung jawabnya sebagai bangsa Indonesia, yang se­tia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jadi yang melawan sim­posium ini tidak setiap pada Pancasila?

Mudah-mudahan tidak ya. Ini temanya tahu situasi di negara kita. Karena ini NKRI dasarnya harus Pancasila, itu harus sepakat dulu. Karena anatominya bangsa kita isinya macam-macam.

Hanya Pancasila yang bisa menaungi, supaya satu tadi. Kalau tidak ada Pancasila, tidak ada NKRI, apa mau Anda. Kita berani mendirikan Indonesia karena Pancasila, ini yang me­nyelamatkan kita. Membawa kita sejahtera, berjaya, bersatu, kuat.

Tapi di antara para Jenderal kok bisa terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini?
Tidak ada perbedaan. Rekonsiliasi ini adalah rumusan ber­sama supaya jangan sampai keliru. Rekonsiliasi dalam arti untuk baik, untuk damai.

Damai dengan PKI?
Kalau damai untuk PKI no. Tapi rekonsiliasi dalam arti orang Indonesia supaya rukun, sadar kembali pada perjuangan. Itu re­konsiliasi. Maka itu, rekonsiliasi polanya harus Pancasila. Jangan rekonsiliasi kita dengan...

Dengan?
Masak negara dengan partai rekonsiliasi.

Kenapa tidak?

Rekonsiliasi itu boleh di­laksanakan untuk perdamaian, untuk sesama bangsa yang ber-Pancasila. Jadi yang tidak merasa Pancasila, tinggalkan itu.

Taubatlah dia, masuklah dia dalam bangsa yang ber-Pancasi­la. Itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Jangan dengan pola lain.

Pola lain itu seperti apa?
Pola negara lain itu beda. Nanti niru Afrika Selatan. Itu beda, setiap bangsa punya seja­rah. Indonesia ada Pancasila.

Anda sebagai sesepuh pen­siunan TNI, bagaimana me­nyikapi perbedaan antar sesa­ma purnawirawan jenderal terkait simposium?
Saya menghargai mereka untuk mengembangkan pendap­atnya dalam rangka memperkuat konsep rekonsiliasi yang benar yang dijiwai Pancasila tadi dengan pola Pancasila. Itu aja. Silakan nanti kalau mau debat, boleh.

Di Simposium Tragedi '65, salah satu yang mencuat ada­lah merekomendasikan pe­merintah untuk minta maaf. Setuju tidak?

Tidak bisa meminta-minta maaf. Goblok itu. Pemerintah itu formil, masak Pemerintah minta maaf sama PKI. NO!

Kalau sama keluarga atau korban tragedi 65?
Sama saja. Tidak ada. Sudah selesai. Sudah diselesaikan se­cara politik, hukum. Sudah, sudah selesai.   ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya