Berita

Try Sutrisno:net

Wawancara

WAWANCARA

Try Sutrisno: Goblok Itu! Pemerintah Itu Formil, Masak Pemerintah Minta Maaf Sama PKI, No!

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 08:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Presiden pendamping Soeharto ini mendukung simposium tandingan yang digagas purnawirawan TNI. Dia dengan tegas menyatakan menolak berdamai dengan pendukung paham komunis atau Partai Komu­nis Indonesia (PKI). Apalagi jika negara diminta untuk meminta maaf.
 
Menurut Try Sutrisno, per­soalan PKI sudah selesai, baik dalam hal politik maupun hu­kum. Bagaimana pula den­gan perbedaan pendapat antar purnawirawan TNI yang pro dan kontra terkait PKI dan Simposium.

Berikut wawancara seleng­kapnya;


Pendapat Anda soal simpo­sium ini?
Yang datang ke sini ini, selu­ruh kelompok, seluruh apapun atas kesadarannya menyambut simposium ini.

Kenapa harus demikian?
Karena ini ada nilai yang san­gat penting buat bangsa kita. Tidak ada kata-kata merangkul, semuanya sadar ke sini atas tanggung jawabnya sebagai bangsa Indonesia, yang se­tia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jadi yang melawan sim­posium ini tidak setiap pada Pancasila?

Mudah-mudahan tidak ya. Ini temanya tahu situasi di negara kita. Karena ini NKRI dasarnya harus Pancasila, itu harus sepakat dulu. Karena anatominya bangsa kita isinya macam-macam.

Hanya Pancasila yang bisa menaungi, supaya satu tadi. Kalau tidak ada Pancasila, tidak ada NKRI, apa mau Anda. Kita berani mendirikan Indonesia karena Pancasila, ini yang me­nyelamatkan kita. Membawa kita sejahtera, berjaya, bersatu, kuat.

Tapi di antara para Jenderal kok bisa terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini?
Tidak ada perbedaan. Rekonsiliasi ini adalah rumusan ber­sama supaya jangan sampai keliru. Rekonsiliasi dalam arti untuk baik, untuk damai.

Damai dengan PKI?
Kalau damai untuk PKI no. Tapi rekonsiliasi dalam arti orang Indonesia supaya rukun, sadar kembali pada perjuangan. Itu re­konsiliasi. Maka itu, rekonsiliasi polanya harus Pancasila. Jangan rekonsiliasi kita dengan...

Dengan?
Masak negara dengan partai rekonsiliasi.

Kenapa tidak?

Rekonsiliasi itu boleh di­laksanakan untuk perdamaian, untuk sesama bangsa yang ber-Pancasila. Jadi yang tidak merasa Pancasila, tinggalkan itu.

Taubatlah dia, masuklah dia dalam bangsa yang ber-Pancasi­la. Itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Jangan dengan pola lain.

Pola lain itu seperti apa?
Pola negara lain itu beda. Nanti niru Afrika Selatan. Itu beda, setiap bangsa punya seja­rah. Indonesia ada Pancasila.

Anda sebagai sesepuh pen­siunan TNI, bagaimana me­nyikapi perbedaan antar sesa­ma purnawirawan jenderal terkait simposium?
Saya menghargai mereka untuk mengembangkan pendap­atnya dalam rangka memperkuat konsep rekonsiliasi yang benar yang dijiwai Pancasila tadi dengan pola Pancasila. Itu aja. Silakan nanti kalau mau debat, boleh.

Di Simposium Tragedi '65, salah satu yang mencuat ada­lah merekomendasikan pe­merintah untuk minta maaf. Setuju tidak?

Tidak bisa meminta-minta maaf. Goblok itu. Pemerintah itu formil, masak Pemerintah minta maaf sama PKI. NO!

Kalau sama keluarga atau korban tragedi 65?
Sama saja. Tidak ada. Sudah selesai. Sudah diselesaikan se­cara politik, hukum. Sudah, sudah selesai.   ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya