Berita

Try Sutrisno:net

Wawancara

WAWANCARA

Try Sutrisno: Goblok Itu! Pemerintah Itu Formil, Masak Pemerintah Minta Maaf Sama PKI, No!

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 08:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Presiden pendamping Soeharto ini mendukung simposium tandingan yang digagas purnawirawan TNI. Dia dengan tegas menyatakan menolak berdamai dengan pendukung paham komunis atau Partai Komu­nis Indonesia (PKI). Apalagi jika negara diminta untuk meminta maaf.
 
Menurut Try Sutrisno, per­soalan PKI sudah selesai, baik dalam hal politik maupun hu­kum. Bagaimana pula den­gan perbedaan pendapat antar purnawirawan TNI yang pro dan kontra terkait PKI dan Simposium.

Berikut wawancara seleng­kapnya;


Pendapat Anda soal simpo­sium ini?
Yang datang ke sini ini, selu­ruh kelompok, seluruh apapun atas kesadarannya menyambut simposium ini.

Kenapa harus demikian?
Karena ini ada nilai yang san­gat penting buat bangsa kita. Tidak ada kata-kata merangkul, semuanya sadar ke sini atas tanggung jawabnya sebagai bangsa Indonesia, yang se­tia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jadi yang melawan sim­posium ini tidak setiap pada Pancasila?

Mudah-mudahan tidak ya. Ini temanya tahu situasi di negara kita. Karena ini NKRI dasarnya harus Pancasila, itu harus sepakat dulu. Karena anatominya bangsa kita isinya macam-macam.

Hanya Pancasila yang bisa menaungi, supaya satu tadi. Kalau tidak ada Pancasila, tidak ada NKRI, apa mau Anda. Kita berani mendirikan Indonesia karena Pancasila, ini yang me­nyelamatkan kita. Membawa kita sejahtera, berjaya, bersatu, kuat.

Tapi di antara para Jenderal kok bisa terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini?
Tidak ada perbedaan. Rekonsiliasi ini adalah rumusan ber­sama supaya jangan sampai keliru. Rekonsiliasi dalam arti untuk baik, untuk damai.

Damai dengan PKI?
Kalau damai untuk PKI no. Tapi rekonsiliasi dalam arti orang Indonesia supaya rukun, sadar kembali pada perjuangan. Itu re­konsiliasi. Maka itu, rekonsiliasi polanya harus Pancasila. Jangan rekonsiliasi kita dengan...

Dengan?
Masak negara dengan partai rekonsiliasi.

Kenapa tidak?

Rekonsiliasi itu boleh di­laksanakan untuk perdamaian, untuk sesama bangsa yang ber-Pancasila. Jadi yang tidak merasa Pancasila, tinggalkan itu.

Taubatlah dia, masuklah dia dalam bangsa yang ber-Pancasi­la. Itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Jangan dengan pola lain.

Pola lain itu seperti apa?
Pola negara lain itu beda. Nanti niru Afrika Selatan. Itu beda, setiap bangsa punya seja­rah. Indonesia ada Pancasila.

Anda sebagai sesepuh pen­siunan TNI, bagaimana me­nyikapi perbedaan antar sesa­ma purnawirawan jenderal terkait simposium?
Saya menghargai mereka untuk mengembangkan pendap­atnya dalam rangka memperkuat konsep rekonsiliasi yang benar yang dijiwai Pancasila tadi dengan pola Pancasila. Itu aja. Silakan nanti kalau mau debat, boleh.

Di Simposium Tragedi '65, salah satu yang mencuat ada­lah merekomendasikan pe­merintah untuk minta maaf. Setuju tidak?

Tidak bisa meminta-minta maaf. Goblok itu. Pemerintah itu formil, masak Pemerintah minta maaf sama PKI. NO!

Kalau sama keluarga atau korban tragedi 65?
Sama saja. Tidak ada. Sudah selesai. Sudah diselesaikan se­cara politik, hukum. Sudah, sudah selesai.   ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya