Berita

Try Sutrisno:net

Wawancara

WAWANCARA

Try Sutrisno: Goblok Itu! Pemerintah Itu Formil, Masak Pemerintah Minta Maaf Sama PKI, No!

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 08:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Presiden pendamping Soeharto ini mendukung simposium tandingan yang digagas purnawirawan TNI. Dia dengan tegas menyatakan menolak berdamai dengan pendukung paham komunis atau Partai Komu­nis Indonesia (PKI). Apalagi jika negara diminta untuk meminta maaf.
 
Menurut Try Sutrisno, per­soalan PKI sudah selesai, baik dalam hal politik maupun hu­kum. Bagaimana pula den­gan perbedaan pendapat antar purnawirawan TNI yang pro dan kontra terkait PKI dan Simposium.

Berikut wawancara seleng­kapnya;


Pendapat Anda soal simpo­sium ini?
Yang datang ke sini ini, selu­ruh kelompok, seluruh apapun atas kesadarannya menyambut simposium ini.

Kenapa harus demikian?
Karena ini ada nilai yang san­gat penting buat bangsa kita. Tidak ada kata-kata merangkul, semuanya sadar ke sini atas tanggung jawabnya sebagai bangsa Indonesia, yang se­tia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jadi yang melawan sim­posium ini tidak setiap pada Pancasila?

Mudah-mudahan tidak ya. Ini temanya tahu situasi di negara kita. Karena ini NKRI dasarnya harus Pancasila, itu harus sepakat dulu. Karena anatominya bangsa kita isinya macam-macam.

Hanya Pancasila yang bisa menaungi, supaya satu tadi. Kalau tidak ada Pancasila, tidak ada NKRI, apa mau Anda. Kita berani mendirikan Indonesia karena Pancasila, ini yang me­nyelamatkan kita. Membawa kita sejahtera, berjaya, bersatu, kuat.

Tapi di antara para Jenderal kok bisa terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini?
Tidak ada perbedaan. Rekonsiliasi ini adalah rumusan ber­sama supaya jangan sampai keliru. Rekonsiliasi dalam arti untuk baik, untuk damai.

Damai dengan PKI?
Kalau damai untuk PKI no. Tapi rekonsiliasi dalam arti orang Indonesia supaya rukun, sadar kembali pada perjuangan. Itu re­konsiliasi. Maka itu, rekonsiliasi polanya harus Pancasila. Jangan rekonsiliasi kita dengan...

Dengan?
Masak negara dengan partai rekonsiliasi.

Kenapa tidak?

Rekonsiliasi itu boleh di­laksanakan untuk perdamaian, untuk sesama bangsa yang ber-Pancasila. Jadi yang tidak merasa Pancasila, tinggalkan itu.

Taubatlah dia, masuklah dia dalam bangsa yang ber-Pancasi­la. Itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Jangan dengan pola lain.

Pola lain itu seperti apa?
Pola negara lain itu beda. Nanti niru Afrika Selatan. Itu beda, setiap bangsa punya seja­rah. Indonesia ada Pancasila.

Anda sebagai sesepuh pen­siunan TNI, bagaimana me­nyikapi perbedaan antar sesa­ma purnawirawan jenderal terkait simposium?
Saya menghargai mereka untuk mengembangkan pendap­atnya dalam rangka memperkuat konsep rekonsiliasi yang benar yang dijiwai Pancasila tadi dengan pola Pancasila. Itu aja. Silakan nanti kalau mau debat, boleh.

Di Simposium Tragedi '65, salah satu yang mencuat ada­lah merekomendasikan pe­merintah untuk minta maaf. Setuju tidak?

Tidak bisa meminta-minta maaf. Goblok itu. Pemerintah itu formil, masak Pemerintah minta maaf sama PKI. NO!

Kalau sama keluarga atau korban tragedi 65?
Sama saja. Tidak ada. Sudah selesai. Sudah diselesaikan se­cara politik, hukum. Sudah, sudah selesai.   ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya