PPATK Juga Mesti Bongkar Aliran Uang Ke Aparat

Pansus Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme hari ini mengundang tokoh-tokoh agama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengar masukan sebelum melakukan perubahan pasal yang dianggap tidak lagi relevan.

Ada berbagai isu yang mereka bicarakan dalam RDPU, diantaranya usul mendatangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga ditujukan untuk tindak pidana terorisme.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyetujui ide meminta keterangan PPATK.

"Saya kira PPATK perlu didengar, termasuk untuk mengetahui dugaan adanya aliran-aliran ke aparat," kata Dahnil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).

Dia menilai keterangan PPATK penting bukan hanya untuk menelusuri aliran dana terorisme, tetapi juga terkait penanganan kasus terorisme itu sendiri.  Ia contohkan kasus aliran dana Rp 100 juta dari Komandan Densus 88 ke keluarga terduga teroris almarhum Siyono, yang kemudian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh keluarga Siyono.

"Saya pikir ada potensi gratifikasi di situ," ungkapnya.

Pansus Revisi UU Teroris juga perlu mendengarkan keterangan PPATK terkait dugaan kepentingan negara lain dalam isu terorisme di tanah air. Isu terorisme menjadi salah satu penyebab investasi ke Indonesia terganggu.

Apalagi dia menemukan data terduga teroris yang dimiliki selama ini tidak hanya dari Densus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tetapi juga ada data dari negara tetangga.

"Kok yang minta menangkap pihak ketiga?" gugatnya. [ald]