Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus melakukan berbagai program penguatan pertanian lokal desa. Mengingat pertanian merupakan basis terpenting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Kemendesa PDTT membuat tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa," jelas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika dalam Temu Penggerak Pangan Lokal oleh Petani Desa di Jakarta, Senin (30/5).
Pertama menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingkat petani dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas petani sebagai subjek pengolahan sumber daya pertanian.
Kedua, mewujudikan kemandirian ekonomi desa melalui redistribusi kepemilikan aset produktif seperti lahan, modal dan sebagainya secara berkeadilan. Sedangkan yang ketiga adalah mendorong partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam memuliakan pangan khas lokal sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Desa memiliki prospek yang sangat besar bagi perwujudan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan komoditi hasil pertanian desa merupakan bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan. Memang sangat strategis sekali posisi pertanian desa ini," tandas Erani.
Acara Temu Penggerak Pangan Lokal oleh Petani Desa yang digelar Direktur pelayanan Sosial Dasar (PSD) Ditjen PPMD Kementerian Desa menghadirkan praktisi dan aktivis desa. Diantaranya Bambang Ismawan (Yayasan Bina Desa), Maria Loretha (Penggerak Petani Sorghum), Sudarmoko (Integrated Farming Lembah Kamuning Cigugur), Nissa Wargadipura (Pesantren Ekologi At-Thariq Garut), Hira Jamthani (Penulis buku Lumbung Indonesia), Benito Lopulala (Gerakan Ekonomi Solidaritas Indonesia), Riza Damanik (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) serta sejumlah aktivis desa lainnya.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar pada Ditjen PPMD, Hanibal Hamidi mengatakan, pihaknya telah menggagas road map Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa. Langkahnya pun telah disiapkan, meliputi pemetaan terhadap jenis-jenis pangan khas Indonesia baik per kecamatan, per kabupaten, maupun per provinsi.
"Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi regulasi melibatkan kementerian/lembaga terkait lain. Meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan yang lainnya," ujar Hanibal.
Ia menambahkan, Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa tentunya mendukung perwujudkan konsep Nawa Cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan pertanian yang kuat, maka kesempatan desa untuk bangkit dan berkembang akan semakin cepat. Apalagi gerakan ini juga menekankan pembangunan pertanian dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi. "Kita berupaya memaksimalkan keragaman hayati dan budaya desa sebagai kekuatan bangsa," jelasnya.
Pendiri Pesantren Ekologi At-Thariq Garut, Nissa Wargadipura mengatakan, Gerakan Pangan Lokal Berbasis Desa yang digagas Kementerian Desa memang sangat penting lantaran pertanian desa saat ini dikepung oleh sistem agro ekonomi yang merusak. Petani desa bukan hanya lemah dalam penguasaan sumber daya, namun juga dihadapkan pada kenyataan pola tanaman yang merusak dengan pestisida.
[zul]
