Berita

Politik

Dilantik Jadi Ketua Komisi I DPR, Ini Komitmen Abdul Kharis

KAMIS, 26 MEI 2016 | 21:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Komisi I DPR RI yang baru Abdul Kharis Almayshari berjanji akan mengoptimalkan pengawasan di enam Panitia Kerja (Panja) yang sedang berjalan di Komisi I.

Selain itu, legislator PKS dari Dapil Solo Raya ini juga berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pertahanan, khususnya di wilayah terdepan NKRI.

Penegasan itu dia sampaikan usai pelantikannya sebagai Ketua Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5). Pelantikan Abdul Kharis sebagai Ketua Komisi I menggantikan teman separtainya Mahfudz Siddiq tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.


"Adanya kasus penculikan terhadap WNI yang terjadi beberapa waktu lalu dan masih maraknya pencurian ikan (Illegal Fishing) merupakan indikasi bahwa pertahanan negara perlu mendapat perhatian khusus," jelas Kharis.

Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan tersebut, adalah dengan meningkatkan peran diplomasi parlemen, baik regional maupun Internasional untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain dalam hal pengawasan, Kharis juga berkomitmen mempercepat proses legislasi demi memenuhi ekspektasi masyarakat akan kinerja DPR RI.

"Komisi ini punya tanggung jawab legislasi. Itu tetap jadi prioritas. Saat ini sedang berjalan pembahasan RUU Penyiaran, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) dan Revisi UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan saya yakin teman-teman berkomitmen untuk menyelesaikan itu semaksimal mungkin," pungkasnya.

Sebelum menjadi Ketua Komisi I, Kharis pernah menjadi anggota Komisi XI sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2015. Lalu, dari November 2015-April 2016 menjadi Wakil Ketua Komisi X.

Meskipun demikian, Kharis tetap membuka diri untuk menerima banyak masukan serta siap untuk membangun kerjasama serta bersinergi dengan seluruh Anggota Komisi I untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Saya mengajak semua rekan-rekan di komisi I untuk terus mengawasi komitmen dan tekad pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara mulai perlindungan WNI hingga penegakan  kedaulatan hukum di laut NKRI," pinta Kharis. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya