Berita

logo PGI

Politik

PGI: Fenomena Anti Komunisme Dapat Memecah Belah Bangsa

RABU, 25 MEI 2016 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengkritik fenomena "anti komunisme" yang diikuti pelarangan dan bahkan razia yang marak akhir-akhir ini.

PGI menyatakan prihatin atas situasi tersebut, apalagi ditenggarai bahwa hal ini terjadi sebagai ekses atau akibat pernyataan dan sikap beberapa pejabat negara dan aparat keamanan yang disampaikan secara terbuka ke publik. Disadari atau tidak, hal itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Karenanya, PGI menilai apa yang sekarang terjadi sudah sangat berlebihan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak dihentikan maka akan makin menimbulkan keresahan sosial yang bisa mengarah kepada konflik sosial.


"Kami sangat prihatin," singkat Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette T.H. Lebang dalam keterangan yang diterima redaksi dari Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow.

Menurut dia, fenomena ini seperti hendak mengembalikan Indonesia kepada suasana Orde Baru, yang berupaya meredam segala bentuk ideologi yang tidak sejalan dengan selera penguasa. Juga meredam segala bentuk diskusi dan perbincangan yang berbeda dengan tafsir tunggal penguasa mengenai sejarah bangsa, khususnya yang terkait dengan Peristiwa 1965.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, melanjutkan, PGI menilai keadaan ini merupakan langkah mundur dari cita-cita reformasi. Bahkan PGI menilai ada upaya untuk mengkondisikan masyarakat untuk berhenti berpikir dan hanya akan mengaminkan apa yang penguasa atau "main stream" katakan baik.  

Gomar mengatakan, dengan kondisi demikian, maka tujuan pembentukan Negara RI sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, akan sulit untuk dicapai.

"Yang akan terjadi malah sebaliknya, proses pembodohan," tegas Gomar Gultom. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya