Berita

logo PGI

Politik

PGI: Fenomena Anti Komunisme Dapat Memecah Belah Bangsa

RABU, 25 MEI 2016 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengkritik fenomena "anti komunisme" yang diikuti pelarangan dan bahkan razia yang marak akhir-akhir ini.

PGI menyatakan prihatin atas situasi tersebut, apalagi ditenggarai bahwa hal ini terjadi sebagai ekses atau akibat pernyataan dan sikap beberapa pejabat negara dan aparat keamanan yang disampaikan secara terbuka ke publik. Disadari atau tidak, hal itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Karenanya, PGI menilai apa yang sekarang terjadi sudah sangat berlebihan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak dihentikan maka akan makin menimbulkan keresahan sosial yang bisa mengarah kepada konflik sosial.


"Kami sangat prihatin," singkat Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette T.H. Lebang dalam keterangan yang diterima redaksi dari Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow.

Menurut dia, fenomena ini seperti hendak mengembalikan Indonesia kepada suasana Orde Baru, yang berupaya meredam segala bentuk ideologi yang tidak sejalan dengan selera penguasa. Juga meredam segala bentuk diskusi dan perbincangan yang berbeda dengan tafsir tunggal penguasa mengenai sejarah bangsa, khususnya yang terkait dengan Peristiwa 1965.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, melanjutkan, PGI menilai keadaan ini merupakan langkah mundur dari cita-cita reformasi. Bahkan PGI menilai ada upaya untuk mengkondisikan masyarakat untuk berhenti berpikir dan hanya akan mengaminkan apa yang penguasa atau "main stream" katakan baik.  

Gomar mengatakan, dengan kondisi demikian, maka tujuan pembentukan Negara RI sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, akan sulit untuk dicapai.

"Yang akan terjadi malah sebaliknya, proses pembodohan," tegas Gomar Gultom. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya