Berita

Fadel MuhammadP:net

Wawancara

WAWANCARA

Fadel Muhammad: Memang Ada Transaksi-transaksi, Tidak Bisa Hindari, Tapi Kita Nggak Punya Bukti

SELASA, 24 MEI 2016 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebelum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dihelat, Komite Etik Munaslub Partai Golkar sesumbar akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, bah­kan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan ajang pemilihan tampuk pimpinan Partai Beringin itu bersih.
 
Tapi dalam pelaksanaannya dikabarkan tidak demikian. Berdasarkan informasi dari sejumlah orang dalam, politik uang tidak dapat dibendung saat gelaran Munaslub Golkar di Bali, pertengahan Mei lalu. Uang mengalir dalam angka yang cukup fantastis. Luar biasa, seperti jenis Munasnya.

Namun sayang, Komite Etik mengaku tidak dapat berbuat banyak. Fadel Muhammad, Ketua Etik Munaslub, tidak punya bukti. Lagipula, sam­bungnya, laporan-laporan terkait politik uang masuk setelah masa tugasnya berakhir.


Jika demikian, maka komit­men Partai Golkar untuk ber­benah menjadi partai bersih dipertanyakan. Apakah Golkar berani menindaklanjuti laporan itu, atau kemudian dibiarkan saja, lalu lupa dan berlalu?

Simak kutipan wawancara berikut ini;


Intinya, politik uang yang merebak di ajang Munaslub itu benar atau hanya isu?

Memang ada transaksi-tran­saksi. Kita nggak bisa hindari­lah. Orang bicara ini bicara itu, tapi kita nggak punya bukti.

Tapi laporan itu kan bisa ditelusuri?
Kita melaksanakannya setelah melihat dari setiap fakta yang ada. Jadi mereka bermain halus sekali, gitu lho.

Maksudnya?
Di bawah, underground. Saya nggak bisa, kalau saya nggak punya bukti, ya saya nggak bisa bikin apa-apa kan.

Nggak ada upaya dari komite etik untuk mencoba menelusuri kembali lapo­ran-laporan politik uang di Munaslub itu?

Saya sudah selesai (Masa tugas Komite Etik).

Jadi, laporan politik uang itu tidak lagi ditindak lan­juti?
Setelah saya selesai itu baru banyak laporan yang masuk. Tapi saya sudah habis masa tugasnya. Jadi saya nggak bisa buka lagi, nggak bisa bongkar lagi.

Artinya kasus dugaan poli­tik uang di Munaslub Golkar sudah tutup buku?
Kecuali kalau lawan-lawan politik bongkar, kita akan bicara­kan di Mahkamah Partai.

Kapan?
Besok. Kita rapat mengenai itu.

Banyak yang masih mem­pertanyakan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela)-nya ketua Golkar terpilih saat ini. Selain masih tersangkut kasus 'Papa Minta Saham' yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, Setnov juga pernah dijatuhi sanksi oleh MKD karena menyanjung Donald Trump di konferensi pers?
Ya tapi kan Munas sudah me­mutuskan begitu ya kita meng­hargai. Munas adalah lembaga tertinggi, apa yang diputuskan ya kita hargai.

Bagaimana dengan pemben­tukan kepengurusan hingga saat ini?
Sedang jalan, sedang jalan.

Sudah rampung berapa persen kira-kira?
Sudah 50 persen lah.

Kapan kira-kira rampung?
Mungkin sekitar dua minggu atau 10 hari lagi lah.

Oya, kabarnya Golkar mau dukung Ahok untuk Pilgub DKI, itu sudah fixed?
Belum. Besok kita juga mau ra­pat soal itu, siap tenang. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya