Berita

Ilham Aidit:net

Wawancara

WAWANCARA

Ilham Aidit: Selama Ada Kemiskinan, Komunisme Pasti Diminati Dan Menjadi Alternatif

SELASA, 17 MEI 2016 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Anak tokoh sentral PKI ini juga meyakini isu kebangkitan komu­nisme hanyalah omong kosong. Dia justru menuding isu kebangkitan komunisme itu justru digulirkan oleh pihak-pihak anti-komunis untuk ke­pentingan tertentu.

Kendati begitu dia mengatakan, komunisme akan tetap menjadi ideologi alternatif yang dimintai ke­tika masyarakat diliputi kemiskinan.

Oleh karenanya, dia berharap masyarakat tidak menghabiskan energi untuk isu-isu PKI. Berikut wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Ilham Aidit;


Anda ingin nggak sih PKI itu bangkit lagi?
Selama ada kemiskinan, paham komunisme pasti akan diminati dan menjadikan ini sebagai alternatif. Jadi itu hukum alam, bukan soal keinginan ada atau nggak. Itu alamiah. Mereka akan membenci kapitalisme, materi­alisme dan lain sebagainya.

Jadi kalau ada dorongan dari ka­langan tertentu untuk menghidup­kan kembali PKI, pemerintah tidak boleh melarang?
Siapa... Nggak ada (manuver untuk menghidupkan kembali PKI). Saya jamin 100 persen.

Kenapa Anda begitu yakin ng­gak ada?

Saya tahu apa yang mereka bicara­kan sehari-hari, saya tahu apa yang mereka obrolin dan bisik-bisikan. Saya tahu semua. Tidak ada satu pun kalangan yang sedang berusaha men­gajukan usulan kepada pemerintah untuk mengizinkan Partai Komunis Indonesia kembali lagi. Tunjuk hi­dung, siapa... Satu orang saja boleh.

Jadi ada gejala apa dong di balik maraknya isu PKI?

Jadi ini termasuk isu-isu yang dilempar itu. Bahwa ada anak-anak muda yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan PKI kemudian tertarik memahami marxisme lagi itu pasti ada. Dan itu di dunia mana pun ada. Tapi saya nggak pernah bayang­kan bahwa mereka akan membuat sebuah partai.

Jika melihat tren di sosial media dan atribut palu arit yang marak. Apa anda bisa juga memastikan bahwa itu omong kosong?
Saya nggak yakin tuh mereka yang buat.

Jadi hanya un­tuk memanaskan suasana maksud Anda?
Iya. Jadi janganberpikir linear. Saya jamin itu justru dibuat oleh mere­ka-mereka yang anti komunis dengan cara membagikan cerita baru, cerita yang penuh rekayasa tentang bangkitnya komu­nisme.

Apa keinginan Anda ke­tika melihat fenomena ini?
Saya sangat mengharap­kan pemerintah dan rakyat Indonesia itu tidak lagi menghabiskan energi untuk ta­kut pada munculnya komunisme danPartai Komunisme Indonesia. Tapi habiskanlah energi untuk hal-hal lain yang lebih konkret, yang menjadi ancaman negara ini. Berhentilah berpikir bahwa komu­nisme akan menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia.

Kenapa?

Sudah usang itu.

Terkait proses rekonsiliasi, apa kira-kira sudah sesuai dengan yang diinginkan?
Rekonsiliasi itu seyogyanya me­mang harus dilakukan. Upaya pemer­intah kan katanya sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Lakukanlah ter­us upaya ini untuk memberi pelajaran kepada generasi berikutnya bahwa konflik itu tidak boleh berkepan­jangan. Tidak boleh terus menerus. Karena kalau kasus 65 tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka itu akan menjadi beban sejarah untuk generasi berikutnya. Kita harus pikir generasi mendatang, bukan hanya sekadar baik untuk masa sekarang tapi juga untuk generasi mendatang.

Melihat kondisi saat ini, kira-kira bisa dilaksanakan nggak rekonsiliasi itu?

Makanya, maraknya kembali isu PKI dan komunisme ini itu betul-betul mengganggu agenda rekonsiliasi. Jadi memang ada orang-orang yang tidak mau terjadinya rekonsiliasi.

Barangkali ada sinyal-sinyal informal yang dikirimkan oleh pemerintah terkait hal itu?
Kalau saya sih melihat pernyataan-pernyataan resmi pemerintah. Saya melihat masih ada upaya kuat dari pe­merintah untuk menyelesaikan kasus 65 ini dengan cara yang baiklah. Yang non yudisial. Saya cuma ingin bilang, walaupun itu sulit tapi lakukanlah. Daripada sekadar membuat proses rekonsiliasi abal-abal gitu loh. Paling tidak rehabilitasi, kedua pemerintah harus mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya