Berita

Lemkapi: Kaji Syarat Nilai UN Masuk Akpol

JUMAT, 13 MEI 2016 | 19:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menuturkan pimpinan Polri dapat mengkaji salah satu persyaratan seleksi masuk Akademi Kepolisian (Akpol) terkait rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) 2016 yang mengalami penurunan sebesar 6,51 dibanding 2015.

"Kapolri bisa mempertimbangkan untuk menurunkan syarat nilai masuk Akpol terutama lulusan 2016 karena terjadi penurunan rata-rata nilai UN pada 2016," kata Edi di Jakarta, Jumat (13/5).

Namun, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu meyakini Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan syarat masuk Akpol terkait hasil UN SMA/SMK 2016.

"Tentunya Kapolri akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk melihat antusias masyarakat masuk Akpol," ujar Edi.

Edi menambahkan jumlah peserta yang masuk Akpol setiap tahun mencapai puluhan ribu orang dengan kuota sekitar 300 orang di seluruh Indonesia.

Pada 2015, syarat rata-rata nilai seleksi Akpol menurun dibandingkan 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk seluruh jurusan yakni IPA dan IPS sebesar 65,0.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan menyatakan rata-rata nilai UN SMA negeri dan swasta secara nasional pada 2016 menurun dibanding 2015 sebesar 6,51 poin atau 61,29 menjadi 54,78.

Rata-rata nilai UN SMK negeri dan secara nasional juga merosot dari 4,45 poin atau dari 62,11 menjadi 57,66.

Anies menuturkan penurunan poin rata-rata nilai UN SMA/SMK 2016 itu menunjukkan peningkatan kejujuran pelajar dan menghasilkan indeks integritas prestasi.

Kemendikbud mencatat 2,2 juta pelajar SMA/SMK mengikuti UN yang berbasis kertas dan pensil, serta 765.542 pelajar menjalankan UN berbasis komputer pada 2016.[dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya