Berita

Lemkapi: Kaji Syarat Nilai UN Masuk Akpol

JUMAT, 13 MEI 2016 | 19:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menuturkan pimpinan Polri dapat mengkaji salah satu persyaratan seleksi masuk Akademi Kepolisian (Akpol) terkait rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) 2016 yang mengalami penurunan sebesar 6,51 dibanding 2015.

"Kapolri bisa mempertimbangkan untuk menurunkan syarat nilai masuk Akpol terutama lulusan 2016 karena terjadi penurunan rata-rata nilai UN pada 2016," kata Edi di Jakarta, Jumat (13/5).

Namun, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu meyakini Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan syarat masuk Akpol terkait hasil UN SMA/SMK 2016.

"Tentunya Kapolri akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk melihat antusias masyarakat masuk Akpol," ujar Edi.

Edi menambahkan jumlah peserta yang masuk Akpol setiap tahun mencapai puluhan ribu orang dengan kuota sekitar 300 orang di seluruh Indonesia.

Pada 2015, syarat rata-rata nilai seleksi Akpol menurun dibandingkan 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk seluruh jurusan yakni IPA dan IPS sebesar 65,0.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan menyatakan rata-rata nilai UN SMA negeri dan swasta secara nasional pada 2016 menurun dibanding 2015 sebesar 6,51 poin atau 61,29 menjadi 54,78.

Rata-rata nilai UN SMK negeri dan secara nasional juga merosot dari 4,45 poin atau dari 62,11 menjadi 57,66.

Anies menuturkan penurunan poin rata-rata nilai UN SMA/SMK 2016 itu menunjukkan peningkatan kejujuran pelajar dan menghasilkan indeks integritas prestasi.

Kemendikbud mencatat 2,2 juta pelajar SMA/SMK mengikuti UN yang berbasis kertas dan pensil, serta 765.542 pelajar menjalankan UN berbasis komputer pada 2016.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya