Berita

ilustrasi/net

Politik

Isu Komunisme Kontra Opini Terhadap Kebijakan Jokowi

JUMAT, 13 MEI 2016 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terlalu dini dan berlebihan untuk mengatakan ada kebangkitan paham komunisme baru di Indonesia terkait beredarnya stiker bergambar palu arit di beberapa ruas jalan Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan politisi Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Purna Nugraha. Mantan aktivis mahasiswa yang kini duduk sebagai anggota DPRD OKU itu setuju komunisme mesti ditentang. Namun, untuk saat ini tidak ada tanda-tanda kebangkitannya yang serius.

"Terlalu dini kalau kita sampaikan ada kebangkitan komunis walau memang komunisme harus dilawan. Sebab, di China dan Rusia sekalipun komunis sudah jadi barang usang. Itu nyata di sana," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada RMOL Sumsel, Jumat (13/5).


Ia juga mengatakan, sampai saat ini belum terungkap siapa yang memasang stiker palu arit di beberapa sudut Palembang.

"Intinya belum tahu siapa yang pasang itu dan belum terungkap. Jadi jangan hembuskan dulu," katanya.

Dirinya malah khawatir bahwa hal ini sekadar kontra opini oleh pihak tertentu untuk menentang kebijakan pemerintah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk mencari bukti kebenaran kuburan massal tragedi 1965.

"Sehingga dibuatlah kontra opini dulu bahwa seolah-olah komunisme bangkit. Jadi dalam arti kata sebelum ketemu sudah dibenci dulu," ungkap Yudi.

Menurut dia fase komunisme pun tidak pernah bertahan. Pemikiran Karl Marx bahwa sejarah dunia akan berakhir pada komunisme terbukti tidak terjadi.

"Tidak ada rumus baku tentang komunisme. Itu kan awalnya buah pemikiran Karl Marx, yang selanjutnya tokoh komunis di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri mengambil pemikiran tersebut untuk membenarkan pikiran masing masing. Padahal awalnya itu hanya kritik terhadap kapitalisme," jelas dia. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya