Berita

ilustrasi/net

Politik

Isu Komunisme Kontra Opini Terhadap Kebijakan Jokowi

JUMAT, 13 MEI 2016 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terlalu dini dan berlebihan untuk mengatakan ada kebangkitan paham komunisme baru di Indonesia terkait beredarnya stiker bergambar palu arit di beberapa ruas jalan Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan politisi Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Purna Nugraha. Mantan aktivis mahasiswa yang kini duduk sebagai anggota DPRD OKU itu setuju komunisme mesti ditentang. Namun, untuk saat ini tidak ada tanda-tanda kebangkitannya yang serius.

"Terlalu dini kalau kita sampaikan ada kebangkitan komunis walau memang komunisme harus dilawan. Sebab, di China dan Rusia sekalipun komunis sudah jadi barang usang. Itu nyata di sana," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada RMOL Sumsel, Jumat (13/5).


Ia juga mengatakan, sampai saat ini belum terungkap siapa yang memasang stiker palu arit di beberapa sudut Palembang.

"Intinya belum tahu siapa yang pasang itu dan belum terungkap. Jadi jangan hembuskan dulu," katanya.

Dirinya malah khawatir bahwa hal ini sekadar kontra opini oleh pihak tertentu untuk menentang kebijakan pemerintah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk mencari bukti kebenaran kuburan massal tragedi 1965.

"Sehingga dibuatlah kontra opini dulu bahwa seolah-olah komunisme bangkit. Jadi dalam arti kata sebelum ketemu sudah dibenci dulu," ungkap Yudi.

Menurut dia fase komunisme pun tidak pernah bertahan. Pemikiran Karl Marx bahwa sejarah dunia akan berakhir pada komunisme terbukti tidak terjadi.

"Tidak ada rumus baku tentang komunisme. Itu kan awalnya buah pemikiran Karl Marx, yang selanjutnya tokoh komunis di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri mengambil pemikiran tersebut untuk membenarkan pikiran masing masing. Padahal awalnya itu hanya kritik terhadap kapitalisme," jelas dia. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya