Dibandingkan Era SBY, Saat Ini Lebih Banyak Intervensi Pemerintah Ke Parpol

Rumor politik tentang dukungan salah satu menteri kabinet kerja kepada calon ketua umum Partai Golkar pada Munaslub Golkar harus disikapi serius.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Zaenal A. Budiyono, menilai tuduhan ke Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan itu harus dibuktikan benar atau tidak. Jika benar, maka secara etika politik apa yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan menabrak etika demokrasi. Institusi Istana (eksekutif) sebagai manifestasi rakyat harus steril dari urusan politik praktis.

"Pemerintah seharusnya fokus 100 persen menjalankan program-program untuk rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Harus steril dari urusan politik praktis," kata dia saat dihubungi wartawan.

Zaenal menambahkan, ada kecenderungan saat ini konflik internal terjadi tidak alamiah. Sangat beda jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden SBY, di mana kala itu Istana berjarak dengan semua parpol.

"Di masa SBY kondisi parpol-parpol relatif stabil meskipun politik berlangsung dinamis, bahkan keras. Tapi tidak ada isu campur tangan pemerintah. Kini situasinya berbeda," ujar Zaenal.

Untuk menangkis isu tersebut, lanjut Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Indonesia ini, Presiden Jokowi bisa membuat pernyataan terbuka bahwa pihaknya tidak mendukung calon manapun di Golkar, serta memerintahkan para pembantunya untuk mengambil jarak dari semua urusan parpol.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, sebelumnya berharap Luhut Panjaitan menjaga jarak dengan perhelatan Munaslub walaupun dia kader partai Golkar.

Saat diangkat sebagai pejabat publik, lanjutnya, maka loyalitasnya pada partai selesai dan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan publik. Keberpihakan pada calon tertentu dapat mengganggu relasi partai dengan pemerintah. [ald]