Diam-diam, Ucok Hidayat, sudah tidak lagi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang.
Informasi yang dihimpun RMOL Sumsel, Ucok lengser dari jabatan Sekda setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, mengantarkan surat yang dikirimkan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, kemarin (Senin, 9/5).
Saat dikonfirmasi tadi, Ucok membenarkannya. Dia menerima dengan legowo putusan Gubernur Sumsel. Dia mengaku tidak mempermasalahkan meskipun putusan gubernur itu dianggapnya sebagai buntut dari "fitnah" sejumlah bawahannya.
"Iya. Saya tidak lagi menjabat sebagai Sekda sejak kemarin. Saya menerima sepenuhnya apa yang menjadi putusan Gubernur," ujar Ucok.
"Meskipun sedikit dari batin saya tidak menerima alasan pemecatan saya, karena dianggap tidak bisa bekerjasama dengan Walikota, dan saya dituding menghambat pelayanan masyarakat. Tapi biarlah Tuhan dan masyarakat yang menilai," lanjut dia.
Saat ditanya akankah ia mengambil langkah hukum terkait prosedur pencopotannya yang janggal, Ucok hanya tersenyum. Dia hanya mengaku sudah bekerja keras untuk kemajuan Kota Palembang, melakukan pembinaan pegawai yang sesuai dengan prosedur agar tidak ada yang melanggar aturan.
"Itu sudah wewenang atasan, saya dianggap sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Yang jelas saya sudah melaksanakan tugas sesuai fungsi saya, yakni melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan seluruh pejabat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai aturan, tanpa menabrak aturan dan prosedur," tandasnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pemecatan Ucok Hidayat merupakan buntut dari manuver sejumlah 25 pejabat Pemkot Palembang. Mereka dipimpin Harobin Mustofa selaku Asisten I bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang, mendatangi kantor Pemprov Sumsel untuk menemui Gubernur Alex Noerdin dan meminta Gubernur memecat Ucok Hidayat yang dianggap arogan.
Sumber internal juga menyebutkan, Ucok juga dianggap "arogan" karena enggan menyetujui beberapa nota perjalanan dinas ke luar kota yang dianggap tidak perlu dan cuma membuang-buang anggaran.
"Kalau saya dengar, kondisi itulah yang membuat sejumlah pejabat marah dan tidak setuju dengan kepemimpinan Pak Ucok yang dianggap terlalu mengikuti aturan," ungkap sumber yang dikutip
RMOL Sumsel.
[ald]
