Berita

Bedjo Untung:net

Wawancara

WAWANCARA

Bedjo Untung: Ada 122 Titik Kuburan Massal, Belum Termasuk Yang Dibuang Ke Laut & Sungai

SELASA, 10 MEI 2016 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan memberikan jami­nan keamanan kepada para anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965. Menurut Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung, jaminan itu diberikan menyusul adanya ancaman terhadap para anggota YPKP, yang merupakan korban peristiwa 1965.

"Dansaya juga meminta agar ada jaminan keamanan supaya kuburan massal (korban 1965) itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilang­kan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak Luhut menjawab dengan lugas kita akan jamin keamanannya. Negara ini negara besar dan akan menjamin keselamatan dan akan perintahkan Kodam dan Kodim," kata Bedjo saat ditemui di Jakarta, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana hasil pertemuan Anda dengan Menko Luhut?
Tadi saya ditemui lengkap oleh Luhut dan stafnya full, secara resmi kami diterima Menko Polhukam. Saya ucapkan apresiasi karena Bapak Menko hadir dan menerima kami. Tadi kami sampaikan bahwa YPKP merasa terpanggil atas per­mintaan Bapak Menko untuk menunjukkan kuburan massal peristiwa 1965.

Tadi saya ditemui lengkap oleh Luhut dan stafnya full, secara resmi kami diterima Menko Polhukam. Saya ucapkan apresiasi karena Bapak Menko hadir dan menerima kami. Tadi kami sampaikan bahwa YPKP merasa terpanggil atas per­mintaan Bapak Menko untuk menunjukkan kuburan massal peristiwa 1965.

Sudah disampaikan?
YPKP 65 tadi secara resmi menyerahkan resume dan cata­tan tentang kuburan massal yang ada di Indonesia.

Di mana saja?
Di Sumatera dan Jawa ada 122 titik kuburan massal yang saya serahkan. Sebelum diser­ahkan, saya minta agar Menko Polhukam, supaya kami YPKP 65, bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanan­nya dalam rangka menunjukkan kuburan masal tersebut.

Untuk apa ada jaminan keamanan?
Jaminan keamanan supaya kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lalu bagaimana tanggapan Menteri Luhut?
Ketika saya minta jaminan tersebut, Bapak Luhut menjawab dengan lugas "Kita akan jamin keamanannya. Negara ini negara besar dan akan menjamin kesela­matan dan saya akan perintahkan ke Kodam dan Kodim".

Yang penting lagi ada tindak­lanjut dari Menko Polhukam, akan menginstruksikan kepada bawahannya untuk mendatangi lokasi secara sampel yang ada kuburan massal kalau perlu di­lakukan ekshumasi (penggalian). Penggalian massal kan harus ada koordinasi Jaksa Agung, Komnas HAM maupun Kemenkumham, sejarah-kebudayaan, jadi akan ada dari arkeologi yang dia hubungi.

Terkait ancaman kepada YPKP, bisa dijelaskan?
Teman kita di daerah masih dapat intimidasi, masih da­pat teror dan ancaman. Bahkan saat datang kemari pun masih mendapatkan teror. Bapak Luhut dengan tegas mengatakan, "Ya akan saya telpon Kodamnya un­tuk tidak lagi melakukan tekanan pada korban 65".

Pak Luhut dengan lugas men­gatakan, "negara kita negara besar, kami akan selesaikan". Dia juga bilang tahu persis, karena merasa ada saudaranya yang menjadi korban. Jadi Pak Luhut juga menyampaikan simpati da­lam hal ini kepada korban 65.

Sebelum menghadap Menko Luhut Anda diancam?
Sebetulnya kawan-kawan ka­mi yang dari Pati, Pekalongan, selalu dimonitor akan melaku­kan apa. Saya bilang, kawan-kawan kami ke Jakarta un­tuk bertemu dengan Mmenko Polhukam Pak Luhut, tidak ada hal lain selain itu.

Anda yakin jaminan Menko Luhut akan dijalankan bawa­hannya?
Saya pertama kali membuka dialog dengan Pak Luhut, ka­mi ada kekhawatiran. Jangan sampai kami melaporkan apa adanya, kami justru dapat an­caman. Dalam hal ini Bapak Luhut menyampaikan dengan jelas, apabila dia tidak menja­min keamanan, omongan Pak Luhut dipertanyakan. Tapi saya menangkap, omongan Bapak Luhut serius dengan tegas akan menjamin keamanan.

Terkait jumlah kuburan mas­sal, jumlahnya sudah pasti?
Iya betul, yang saya terangkan dari minggu lalu mencapai 122. Berikutnya ada tambahan tapi tidak saya terangkan, (yang 122) itu pun hanya catatan yang ada di Sumatera dan Jawa. Itu tidak semuanya ter-cover.

Memang di mana saja?

Bali, Kalimantan, Sulawesi NTT, NTB, itu belum dimasu­kan. Jadi jauh lebih besar lagi. Saya jelaskan ada 122 titik, itu saya pertanggungjawabkan. Itu belum termasuk korban 65 yang dibunuh dan dibuang ke laut, ke sungai, Sungai Ular, Sungai Asahan, Sungai Brantas, Bengawan Solo, itu banyak sekali dan itu bisa kami pertang­gungjawabkan.

Bagaimana Anda mengeta­hui kalau itu kuburan korban 65?
Kami wawancara keluarga korban dan masyarakat di sekitar tempat tinggal korban.

Lantas, kapan pemerintah akan bergerak?
Ini secepatnya. Dari omon­gannya beliau (Menko Luhut) itu secepatnya akan dikoordi­nasikan.

Penyelesaiannya?

Tadi dia menyinggung per­soalan 65 akan diselesaikan minimal ada rehabilitasi umum, mengembalikan masa sebelum 65. Itu juga sebagai hasil rangku­man simposium lalu, tapi itu be­lum disampaikan secara resmi, ada tarik menarik yang sangat kuat antara kiri dan kanan.

Tetapi saya melihat ada se­mangat dari Menko Polhukam akan menyelesaikan kasus ini suapaya tidak jadi beban seja­rah. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya