Berita

ilustrasi/net

Politik

Isu Komunis Untuk Tutupi Kegagalan Negara Dan Kejahatan Konglomerat

SENIN, 09 MEI 2016 | 19:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu kebangkitan komunisme yang dikobarkan akhir-akhir ini sebetulnya tidak relevan lagi untuk dihidupkan. Isu itu tidak menunjukkan persoalan riil yang dihadapi bangsa.

"Pendekatan menghabisi lawan politik dengan isu ideologi sudah tidak relevan karena pertarungan geopolitik internasional meniscayakan rubuhnya bangunan simbol yang tidak orisinil setelah terbukti hanya jadi alat yang dimanfaatkan untuk mengkhianati makna," kata Ketua Presidium ProDEM, Andrianto, kepada wartawan, Senin (9/5).

Dia memberi contoh, masyarakat Amerika Serikat yang menjadikan komunisme dan sosialisme sebagai musuh bersama pun sebagian ikut mendukung Bernie Sanders yang beraliran sosialis demokrat sebagai calon presiden potensial. Sebaliknya Republik Rakyat China yang merupakan negara komunis sekarang menjadi pemimpin baru kapitalisme dunia.


"Di Indonesia, komunisme terlibat dalam luka dan duka bangsa, para aktornya pada umumnya sudah meninggal, yang tertinggal adalah anak dan keluarganya yang mati perdata," kata Andrianto.

Ia juga menyinggung Ketetapan MPR yang menegaskan perlunya integrasi dalam kasih sayang sesama anak bangsa. Seharusnya, negara menjalankan amanat MPR tersebut.

"Maka apa yang dibesar-besarkan phobia komunis hanyalah pengulangan dari pola lama, menghabisi lawan dengan mempermainkan simbol yang khianat pada makna," lanjutnya.
 
Isu komunisme jelas menjadi pengalihan isu yang canggih, di mana negara saat ini dirundung kegagalan pengelolaan berbagai hal seperti keretakan internal yang parah di tengah derasnya isu reshuffle, ekonomi makin terpuruk karena tidak menyatunya visi dan implementasi yang terbukti dengan kasus kereta cepat dan reklamasi. Di bidang sosial budaya, muncul fenomena kekerasan dan alpanya negara.

Masih menurut Andrianto, isu komunisme ini dimanfaatkan oleh para konglomerat hitam untuk menyembunyikan kejahatan. Lebih jauh ia menarik fenomena ini ke isu-isu penting di DKI Jakarta.

Ia sebutkan, ada tiga pihak yang ambil untung dari kondisi di atas. Pertama, para konglomarat properti yang dirundung masalah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kemudian, para koruptor yang sedang berkasus. Mereka diuntungkan kendornya opini media massa dalam kasus RS Sumber Waras. Dan terakhir, para loyalis dan "spin doctor" dari kubu incumbent jelang Pilkada DKI Jakarta.

"Yang harus dilakukan adalah segera putus biang cancer-nya, yaitu Ahok (Gubernur Jakarta, Basuki Purnama)," tegas dia. [ald] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya