Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, tidak sependapat dengan adanya iuran wajib sebesar Rp 1 miliar yang mesti disetor calon ketua umum (caketum) Partai Golkar. Akbar khawatir kebijakan itu berdampak negatif. "Soalnya kalau sudah dimulai di pusat, bukan tidak mungkin juga dilakukan di provinsi. Bukan tidak mungkin lagi dilakukan di kabuÂpaten/kota. Dan bahkan bukan tidak mungkin dalam pemilihan-pemilihan pengurus kecamatan. Bahkan juga pengurus desa," kata bekas Ketua Umum Partai Golkar itu di Jakarta kemarin. Berikut petikan wawancaranya:
Soal iuran wajib Rp 1 miliar bagi caketum, sikap Anda?
Soal iuran, sejak awal sebetulÂnya saya tidak setuju ada iuran.
Kenapa?
Kenapa?Ya, partai ini kan organisasi perjuangan. Organisasi perjuangan itu seyogyanya diisi orang-orang yang memiliki idealisme perjuangan. Yang memiliki nilai-nilai gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan.
Bisa dijelaskan?Dalam perspektif itu, orang-orang yang memiliki idealisme perjuangan dan gagasan yang diperjuangkan, biasanya mereka datang dari latar belakang yang bukan orang yang mempunyai sumber dana yang besar. Atau apalagi pengusaha. Jadi karena itu tentu saja akan menyulitkan orang-orang yang mempunyai keterpanggilan dalam politik untuk jadi pemimpin. Kalau misalnya ada keharusan untuk memberikan kontribusi dalam jumlah yang cukup signifikan, itu juga akan berdampak.
Apa dampaknya?Dia jadi berpikir, walaupun idealismenya untuk bangun partai ini mempunyai nilai yang cukup tinggi, yang betul-betul dibutuhkan, akibatnya mereka tidak bisa ikut. Dan ditambah lagi, yang saya khawatir, ini akan menjadi preseden.
Maksudnya?Kalau sudah dimulai di pusat, bukan tidak mungkin juga diÂlakukan di provinsi. Bukan tidak mungkin lagi dilakukan di kabuÂpaten/kota. Dan bahkan bukan tidak mungkin dalam pemilihan-pemilihan pengurus kecamatan. Bahkan juga pengurus desa. Jadi nuansa uang itu bukanlah hal yang biasa dalam politik.
Partai politik itu adalah organÂisasi yang memperjuangkan gaÂgasan-gagasan, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, yang semuanya itu bermuara kepada memberikan kebaikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Memberikan kesejahterÂaan kepada rakyat, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, belum tentu mereka punya kemampuan keuangan yang cukup. Walaupun saya tahu, banyak juga yang puÂnya kemampuan keuangan, tapi juga punya gagasan yang tidak kalah bagusnya. Tapi bagusnya kalau urusan kepemimpinan politik yang bermuara pada pengabdian bagi bangsa dan rakyat, seyogyanya nuansa uang kita hindari.
Kalau partai mengalami kesulitan pendanaan?Ya kalau memang kesulitan, terutama dalam pengadaan Munas ini, ya sejauh partai menyampaikan secara terbuka di mana hambatannya, dan mengajak seluruh stakeholder memberikan kontribusi, saya yakin juga pasti akan banyak. Tapi janÂgan dipatok Rp 1 miliar khusus bagi caketum. Berikan saja secara terbuka kepada para stakeholder, termasuk kepada para senior, terÂmasuk orang seperti saya, tentu akan ikut kontribusi.
Berapa banyak?Ya tentu saja secara sukarela seÂsuai dengan kemampuan masing-masing. Persoalan munas ini kita jadikan masalah kita bersama, urusan kita bersama, gawe kita bersama. Saya yakin semua akan memberikan kontribusinya.
Sebelumnya, apakah ada iuran wajib semacam ini?Ini baru pengalaman pertama. Munas-munas sebelumnya, apalagi Munas pada zaman Orde Baru, sama sekali tidak ada. Munas selama reformasi juga tidak ada pada zaman saya. Memang ada nuansa uang, pada waktu Munas ke II di Bali. Tapi itu nuansa uang, bukan keharusan untuk menyetor atau memberikan kontribusi untuk Munas.
Lalu bagaimana cara menÂcari dana waktu itu?Tentu saja kami dengan segala cara mencari sumber pembiÂayaan.
Alhamdulillah bisa kami lakukan dan laksanakan cukup baik, sehingga terpilih Pak Jusuf Kalla sebagai ketum Partai Golkar. ***
