Berita

Kwik Kian Gie/net

Politik

Kwik Kritik "Diplomasi Total" Yang Minus Trisakti Dan Nawacita

SELASA, 03 MEI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembebasan 10 WNI dari penyanderaan Abu Sayyaf di Filipina disebut pemerintah menggunakan cara "diplomasi total".

Diplomasi total menjadi istilah baru yang dipopulerkan untuk mengklaim pembebasan sandera tanpa menggunakan uang tebusan. Namun persoalannya, klaim itu dipertanyakan banyak kalangan.

"Luar biasa, setelah Revolusi Mental, Tol Laut, kita sekarang punya istilah baru, yaitu diplomasi total dalam pembebasan tersandera dari Abu Sayaf. Diplomasi total berhasil membebaskan tanpa bayaran," kata politisi senior yang juga pakar ekonomi, Kwik Kian Gie, lewat akun media sosialnya.


Tetapi, lanjut Kwik, ada pihak yang biasanya mengetahui banyak dan sangat kredibel mengatakan bahwa bebasnya para sandera itu karena majikan (perusahaan) para tersandera membayar.

Pernyataan Kwik itu menyusul kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan acara di kawasan Cikini, Jakarta, mengungkapkan sepintas bahwa pembebasan para sandera karena didahului pembayaran uang tebusan.

"Namun harus dirahasiakan. Maka pembayaran yang dirahasiakan itu harus diberi nama, dan namanya adalah 'diplomasi total'. Ini bukan pendapat saya. Saya kemukakan hanya mau bertanya, yang betul yang mana?" sindirnya.

Berbicara diplomasi Indonesia, mantan politisi PDIP ini menyatakan ada satu yang sangat prinsipil menurutnya dan sangat merendahkan diri sendiri dan memalukan, yaitu pemberian bebas visa masuk ke Indonesia kepada 164 negara. Sedangkan kalau warga negara Indonesia mau berkunjung ke negara-negara mereka, hampir semuanya (kecuali ASEAN) mengharuskan WNI memiliki visa. Beberapa negara persyaratannya luar biasa dalam hal visa dan kadang tidak segan-segan menolak tanpa alasan.

"Ini berarti bahwa Indonesia telah merendahkan diri sendiri dengan membuang satu prinsip sangat fundamental dalam diplomasi, yaitu yang dinamakan prinsip timbal balik, atau reciprocity," urainya.

"Di mana Trisakti dan Nawacita kita dalam bidang ini? Pembuangan prinsip reciprocity ini jugalah yang harus dimasukkan ke dalam istilah diplomasi total," tegasnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya