Berita

Kwik Kian Gie/net

Politik

Kwik Kritik "Diplomasi Total" Yang Minus Trisakti Dan Nawacita

SELASA, 03 MEI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembebasan 10 WNI dari penyanderaan Abu Sayyaf di Filipina disebut pemerintah menggunakan cara "diplomasi total".

Diplomasi total menjadi istilah baru yang dipopulerkan untuk mengklaim pembebasan sandera tanpa menggunakan uang tebusan. Namun persoalannya, klaim itu dipertanyakan banyak kalangan.

"Luar biasa, setelah Revolusi Mental, Tol Laut, kita sekarang punya istilah baru, yaitu diplomasi total dalam pembebasan tersandera dari Abu Sayaf. Diplomasi total berhasil membebaskan tanpa bayaran," kata politisi senior yang juga pakar ekonomi, Kwik Kian Gie, lewat akun media sosialnya.


Tetapi, lanjut Kwik, ada pihak yang biasanya mengetahui banyak dan sangat kredibel mengatakan bahwa bebasnya para sandera itu karena majikan (perusahaan) para tersandera membayar.

Pernyataan Kwik itu menyusul kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan acara di kawasan Cikini, Jakarta, mengungkapkan sepintas bahwa pembebasan para sandera karena didahului pembayaran uang tebusan.

"Namun harus dirahasiakan. Maka pembayaran yang dirahasiakan itu harus diberi nama, dan namanya adalah 'diplomasi total'. Ini bukan pendapat saya. Saya kemukakan hanya mau bertanya, yang betul yang mana?" sindirnya.

Berbicara diplomasi Indonesia, mantan politisi PDIP ini menyatakan ada satu yang sangat prinsipil menurutnya dan sangat merendahkan diri sendiri dan memalukan, yaitu pemberian bebas visa masuk ke Indonesia kepada 164 negara. Sedangkan kalau warga negara Indonesia mau berkunjung ke negara-negara mereka, hampir semuanya (kecuali ASEAN) mengharuskan WNI memiliki visa. Beberapa negara persyaratannya luar biasa dalam hal visa dan kadang tidak segan-segan menolak tanpa alasan.

"Ini berarti bahwa Indonesia telah merendahkan diri sendiri dengan membuang satu prinsip sangat fundamental dalam diplomasi, yaitu yang dinamakan prinsip timbal balik, atau reciprocity," urainya.

"Di mana Trisakti dan Nawacita kita dalam bidang ini? Pembuangan prinsip reciprocity ini jugalah yang harus dimasukkan ke dalam istilah diplomasi total," tegasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya