Berita

Kwik Kian Gie/net

Politik

Kwik Kritik "Diplomasi Total" Yang Minus Trisakti Dan Nawacita

SELASA, 03 MEI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembebasan 10 WNI dari penyanderaan Abu Sayyaf di Filipina disebut pemerintah menggunakan cara "diplomasi total".

Diplomasi total menjadi istilah baru yang dipopulerkan untuk mengklaim pembebasan sandera tanpa menggunakan uang tebusan. Namun persoalannya, klaim itu dipertanyakan banyak kalangan.

"Luar biasa, setelah Revolusi Mental, Tol Laut, kita sekarang punya istilah baru, yaitu diplomasi total dalam pembebasan tersandera dari Abu Sayaf. Diplomasi total berhasil membebaskan tanpa bayaran," kata politisi senior yang juga pakar ekonomi, Kwik Kian Gie, lewat akun media sosialnya.


Tetapi, lanjut Kwik, ada pihak yang biasanya mengetahui banyak dan sangat kredibel mengatakan bahwa bebasnya para sandera itu karena majikan (perusahaan) para tersandera membayar.

Pernyataan Kwik itu menyusul kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan acara di kawasan Cikini, Jakarta, mengungkapkan sepintas bahwa pembebasan para sandera karena didahului pembayaran uang tebusan.

"Namun harus dirahasiakan. Maka pembayaran yang dirahasiakan itu harus diberi nama, dan namanya adalah 'diplomasi total'. Ini bukan pendapat saya. Saya kemukakan hanya mau bertanya, yang betul yang mana?" sindirnya.

Berbicara diplomasi Indonesia, mantan politisi PDIP ini menyatakan ada satu yang sangat prinsipil menurutnya dan sangat merendahkan diri sendiri dan memalukan, yaitu pemberian bebas visa masuk ke Indonesia kepada 164 negara. Sedangkan kalau warga negara Indonesia mau berkunjung ke negara-negara mereka, hampir semuanya (kecuali ASEAN) mengharuskan WNI memiliki visa. Beberapa negara persyaratannya luar biasa dalam hal visa dan kadang tidak segan-segan menolak tanpa alasan.

"Ini berarti bahwa Indonesia telah merendahkan diri sendiri dengan membuang satu prinsip sangat fundamental dalam diplomasi, yaitu yang dinamakan prinsip timbal balik, atau reciprocity," urainya.

"Di mana Trisakti dan Nawacita kita dalam bidang ini? Pembuangan prinsip reciprocity ini jugalah yang harus dimasukkan ke dalam istilah diplomasi total," tegasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya