Berita

Kwik Kian Gie/net

Politik

Kwik Kritik "Diplomasi Total" Yang Minus Trisakti Dan Nawacita

SELASA, 03 MEI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembebasan 10 WNI dari penyanderaan Abu Sayyaf di Filipina disebut pemerintah menggunakan cara "diplomasi total".

Diplomasi total menjadi istilah baru yang dipopulerkan untuk mengklaim pembebasan sandera tanpa menggunakan uang tebusan. Namun persoalannya, klaim itu dipertanyakan banyak kalangan.

"Luar biasa, setelah Revolusi Mental, Tol Laut, kita sekarang punya istilah baru, yaitu diplomasi total dalam pembebasan tersandera dari Abu Sayaf. Diplomasi total berhasil membebaskan tanpa bayaran," kata politisi senior yang juga pakar ekonomi, Kwik Kian Gie, lewat akun media sosialnya.


Tetapi, lanjut Kwik, ada pihak yang biasanya mengetahui banyak dan sangat kredibel mengatakan bahwa bebasnya para sandera itu karena majikan (perusahaan) para tersandera membayar.

Pernyataan Kwik itu menyusul kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan acara di kawasan Cikini, Jakarta, mengungkapkan sepintas bahwa pembebasan para sandera karena didahului pembayaran uang tebusan.

"Namun harus dirahasiakan. Maka pembayaran yang dirahasiakan itu harus diberi nama, dan namanya adalah 'diplomasi total'. Ini bukan pendapat saya. Saya kemukakan hanya mau bertanya, yang betul yang mana?" sindirnya.

Berbicara diplomasi Indonesia, mantan politisi PDIP ini menyatakan ada satu yang sangat prinsipil menurutnya dan sangat merendahkan diri sendiri dan memalukan, yaitu pemberian bebas visa masuk ke Indonesia kepada 164 negara. Sedangkan kalau warga negara Indonesia mau berkunjung ke negara-negara mereka, hampir semuanya (kecuali ASEAN) mengharuskan WNI memiliki visa. Beberapa negara persyaratannya luar biasa dalam hal visa dan kadang tidak segan-segan menolak tanpa alasan.

"Ini berarti bahwa Indonesia telah merendahkan diri sendiri dengan membuang satu prinsip sangat fundamental dalam diplomasi, yaitu yang dinamakan prinsip timbal balik, atau reciprocity," urainya.

"Di mana Trisakti dan Nawacita kita dalam bidang ini? Pembuangan prinsip reciprocity ini jugalah yang harus dimasukkan ke dalam istilah diplomasi total," tegasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya