Berita

Retno LP Marsudi:net

Wawancara

WAWANCARA

Retno LP Marsudi: Kita Paham Satu Simpul Tidak Memadai Untuk Operasi Besar

SELASA, 03 MEI 2016 | 08:50 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menlu Retno Marsudi menjelas­kan, operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf melibatkan banyak pihak.

"Termasuk melibatkan pemerintah Filipina. Kita paham satu simpul tidak memadai untuk operasi yang besar ini. Satu batubata tidaklah cukup untuk membangun sebuah rumah," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin. Berikut penuturan lengkap Menteri Retno terkait operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf;

Bagaimana kronologis operasi pembebasan sandera di Filipina?
Pertama, kita patut bersyukur bahwa 10 WNI ABK telah dibebaskan pada akhir pekan lalu jam setengah dua belas malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga ABK yang telah sabar memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam upaya proses pembe­basan ini. Upaya pembebasan ini melalui proses yang sangat panjang.

Pertama, kita patut bersyukur bahwa 10 WNI ABK telah dibebaskan pada akhir pekan lalu jam setengah dua belas malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga ABK yang telah sabar memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam upaya proses pembe­basan ini. Upaya pembebasan ini melalui proses yang sangat panjang.

Situasi di lapangan bagaimana pada saat pembebasan?
Situasinya sangat dinamis, dan tingkat komplikasinya sangat tinggi. Beberapa acuan seperti dalam be­berapa kesempatan yang telah disam­paikan pemerintah, yakni keselamatan WNI jadi acuan utama. Dari sejak awal kita membuka simpul dengan sebanyak mungkin pihak.

Bagaimana kondisi kesehatan para sandera saat ini?
Ke-10 ABK telah menjalani pemer­iksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Laporan tim dokter RSPAD menyatakan, kesehatan 10 ABK da­lam kondisi baik.

Kapan diserahkan ke keluarga?
Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, Kemlu (Kementerian Luar Negeri), mewakil pemerintah telah menyerahkan 10 ABK pada pihak keluarga.

Siapa saja yang terlibat dalam operasi pembebasan?
Operasi pembebasan sepenuhnya dipimpin pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah Filipina. Kita paham satu simpul tidak me­madai untuk operasi yang besar ini. Satu batubata tidaklah cukup untuk membangun sebuah rumah.

Bagaimana dengan uang tebu­san?

Strategi yang disiapkan ada­lah strategi total, diplomasi total. Diplomasi yang dipimpin pemerintah Indonesia menggunakan semua anak bangsa.

Kelanjutan status mereka di perusahaan?
Jadi, saya telah melakukan ko­munikasi dengan wakil perusahaan. Terakhir kami komunikasi pagi ini, untuk memastikan semua hak-hak ABK dipenuhi perusahaan. Dalam pembicaraan, perusahaan memasti­kan berkomitmen memenuhi hal-hak ABK tersebut.

Kenapa, kok kelihatannya pe­merintah lambat membebaskan sandera?
Tim Indonesia, saya ulangi, tim Indonesia sudah sepenuhnya mulai bekerja pada 28 Maret lalu. Lalu, tanggal 1 April 2016 saya sudah be­rada di Filipina untuk melakukan per­temuan dengan Presiden Filipina dan jajarannya. Kunjungan tersebut saya lakukan untuk mempertebal jaringan komunikasi dengan berbagai pihak.

Kerja sama Kemlu hanya dengan Filipina?
Di dalam negeri juga dilakukan koordinasi. Tawaran dan kesiapan untuk membebaskan sandera juga datang dari berbagai pihak. Semua kita tanggapi karena hal itu dapat memberi kontribusi terhadap upaya pembebasan.

Soal empat ABK yang diculik belakangan?
Saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK lainnya. Pemerintah menggunakan seluruh opsi membebaskan terhadap empat WNI ABK tersebut.

Apakah akan membayar tebu­san?
Pemerintah tidak akan membayar tebusan pada penyandera.

Posisi mereka saat ini?
Lokasi empat WNI tersebut terpan­tau dari waktu ke waktu.

Bagaimana rencana pengamanan wilayah perairan, terutama di per­batasan?

Keamanan perairan perbatasan men­jadi concern kita semua. Rencananya, bersama dengan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) akan bertemu dengan mitra dari Malaysia dan Filipina. Lusa kita akan men­gadakan pertemuan untuk mengambil langkah meningkatkan keamanan di perairan perbatasan wilayah seki­tarnya. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya