Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Pihak Wika Akui Pekerjaan Kereta Cepat Di Lanud Halim Tanpa Koordinasi

RABU, 27 APRIL 2016 | 12:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Supervisor PT. Wijaya Karya (Wika) bagian pengeboran Kawasan I (Halim sampai Cikarang), Gema Revolta Bangun, mengakui bahwa 5 WNA China dan 2 WNI yang ditangkap TNI AU di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, merupakan karyawan PT. Geo Central Mining (GCM) yaitu mitra dari PT. Wika.

Gema datang sekitar pukul 11.30 WIB ke Lanud Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan kepada aparat keamanan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma milik TNI AU. (Baca: Lima Warga China Ditangkap TNI)

Soal survei pengeboran tanah untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayah yang belum berizin, diantaranya wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Gema mengklaim tidak diberi tahu oleh PT GCM tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut.


Pada pukul 12.00 WIB, personel dari kantor Imigrasi kelas I Jakarta Timur yang dipimpin Waloejo selaku Staf Pengawasan Orang Asing datang ke Lanud Halim dan menyampaikan bahwa tindakan orang asing tersebut merupakan perbuatan ilegal karena telah masuk ke kawasan militer tanpa izin dan tidak dilengkapi identitas Paspor.

Selanjutnya 5 WNA China tersebut dibawa ke kantor Imigrasi kelas I Jakarta Timur untuk dilakukan penahanan.

Beberapa alat bukti dibawa pihak Imigrasi. Sedangkan sebagian lagi diamankan di kantor intelijen Lanud Halim.

Proyek pembanguan Kereta Cepat Bandung Jakarta atau Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) direncanakan akan melewati tanah Lanud Halim Perdanakusuma, namun hingga saat ini belum ada keputusan tentang penggunaannya sehingga pihak pengembang tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitas sehubungan proyek tersebut.

Aktivitas pengeboran yang dilakukan karyawan PT. GCM di wilayah Lanud Halim merupakan tindakan melanggar hukum. Selain mereka tidak mendapatkan izin dari TNI, para WNA China juga tidak memegang kartu identitas atau paspor sehingga perlu dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya