Berita

foto: net

Nusantara

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 1 Triliun Untuk UMKM

RABU, 27 APRIL 2016 | 09:46 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengantongi pendapatan hingga 22 April 2016 sebesar Rp 13,101 triliun atau 22,20 persen dari target Rp 59 triliun. Walaupun pencapaian ini tinggi, namun kondisi ekonomi perekonomian nasional dan daerah tetap harus diperhatikan.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tengah melakukan usaha untuk menjaga kondisi pasar tetap stabil. Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan sektor mikro, kecil dan menengah.

Namun, tidak mudah bagi Pemprov DKI  dalam memberikan suntikan dana segar kepada UMKM. Adanya UMKM abal-abal, membuat Ahok menggunakan cara transfer.


"Kami lewat Bank DKI, masalahnyakan sampai saat ini datanya nggak ada yang jelas. Tahun inikan Rp 300 miliar lebih. Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Penggunaan Bank DKI sendiri, Ahok menjelaskan, untuk melakukan seleksi mana-mana saja UMKM yang memang berbisnis. Namun, etikat baik tersebut tidak disambut baik. Selama setahun terakhir belum semua UMKM mendaftarkan diri ke bank milik Pemprov DKI tersebut.

‎"Kalau kamu sudah pegang ini (Bank DKI) selama setahun, dan kami pelajari perilakumu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengungkapkan, suntikan dana ini untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Ibukota. Sehingga dengan demikian akan memutar perekonomian di kelas mikro, kecil dan menengah.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolando mengingatkan, pencapaian selama triwulan pertama ini harus terus dipertahankan. Sebab pendapatan daerah sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Dia mencontohnya, salah satu penyumpang PAD terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor‎ (BBNKB). Jika penjualan kendaraan bermotor berkurang, ini artinya pendapatan daerah juga akan mengalami imbas yang sama.

‎"Kalau penjualan anjlok BBNKB kita kecil. Kedua, jangan juga dilihat jumlah, jumlah mungkin naik tapi segmen mana? Yang laku itukan yang LCGC nilainya kecil BBNKB. Kaya kemarin pameran IMS itukan turun volume penjualan mereka dibanding tahun sebelumnya. Itu akan berpengaruh," terangnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, Dinas Pelayanan Pajak DKI harus terus berupaya agar dapat mencapai target Rp 59 triliun. "Kami masih optimis bisa tercapai target tersebut, karena teman di pajak banyak usaha mereka," terang Michael.

Berdasarkan data pendapatan pajak daerah mencapai Rp 6,963 triliun, retribusi daerah Rp 152,651 miliar, hasil pengelolaan kekayaan Rp 70 miliar, dan pendapatan daerah yang dipisahkan sebesar‎ Rp 1,717 triliun. Sedangkan, pendapatan hibah sebesar Rp 2,774 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp‎ 1,353 triliun. [rus]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya