Berita

foto: net

Nusantara

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 1 Triliun Untuk UMKM

RABU, 27 APRIL 2016 | 09:46 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengantongi pendapatan hingga 22 April 2016 sebesar Rp 13,101 triliun atau 22,20 persen dari target Rp 59 triliun. Walaupun pencapaian ini tinggi, namun kondisi ekonomi perekonomian nasional dan daerah tetap harus diperhatikan.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tengah melakukan usaha untuk menjaga kondisi pasar tetap stabil. Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan sektor mikro, kecil dan menengah.

Namun, tidak mudah bagi Pemprov DKI  dalam memberikan suntikan dana segar kepada UMKM. Adanya UMKM abal-abal, membuat Ahok menggunakan cara transfer.

"Kami lewat Bank DKI, masalahnyakan sampai saat ini datanya nggak ada yang jelas. Tahun inikan Rp 300 miliar lebih. Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Penggunaan Bank DKI sendiri, Ahok menjelaskan, untuk melakukan seleksi mana-mana saja UMKM yang memang berbisnis. Namun, etikat baik tersebut tidak disambut baik. Selama setahun terakhir belum semua UMKM mendaftarkan diri ke bank milik Pemprov DKI tersebut.

‎"Kalau kamu sudah pegang ini (Bank DKI) selama setahun, dan kami pelajari perilakumu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengungkapkan, suntikan dana ini untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Ibukota. Sehingga dengan demikian akan memutar perekonomian di kelas mikro, kecil dan menengah.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolando mengingatkan, pencapaian selama triwulan pertama ini harus terus dipertahankan. Sebab pendapatan daerah sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Dia mencontohnya, salah satu penyumpang PAD terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor‎ (BBNKB). Jika penjualan kendaraan bermotor berkurang, ini artinya pendapatan daerah juga akan mengalami imbas yang sama.

‎"Kalau penjualan anjlok BBNKB kita kecil. Kedua, jangan juga dilihat jumlah, jumlah mungkin naik tapi segmen mana? Yang laku itukan yang LCGC nilainya kecil BBNKB. Kaya kemarin pameran IMS itukan turun volume penjualan mereka dibanding tahun sebelumnya. Itu akan berpengaruh," terangnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, Dinas Pelayanan Pajak DKI harus terus berupaya agar dapat mencapai target Rp 59 triliun. "Kami masih optimis bisa tercapai target tersebut, karena teman di pajak banyak usaha mereka," terang Michael.

Berdasarkan data pendapatan pajak daerah mencapai Rp 6,963 triliun, retribusi daerah Rp 152,651 miliar, hasil pengelolaan kekayaan Rp 70 miliar, dan pendapatan daerah yang dipisahkan sebesar‎ Rp 1,717 triliun. Sedangkan, pendapatan hibah sebesar Rp 2,774 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp‎ 1,353 triliun. [rus]

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya