Sebuah Bangunan Besar Sudah Berdiri Di Pulau C

Matahari bersinar terik di pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Puluhan perahu besar dan kecil bersandar di tempat tersebut siang itu.
Para nelayan berkegiatan di sekitar kapal-kapal itu. Beberapa dari mereka mengangkut jaring, membetulkan mesin, dan me­nyiapkan keperluan lain untuk melaut sore hari pada Minggu itu (17/4).

Para nelayan setempat kerap melaut di dua waktu, yaitu jam 4 pagi hingga 10 pagi, dan jam 4 sore sampai jam 10 malam di sekitar lokasi ini.

Di arah timur laut dari Pelabuhan Muara Angke, tampak gunungan pasir yang luas. Itu adalah penampakan Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Reklamasi Pulau G dilakukan setelah mengantongi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Keputusan itu ditanda­tangani Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 23 Desember 2014.

Dalam Keputusan itu disebut­kan, Muara Wisesa harus sudah mulai melaksakan kegiatan re­klamasi paling lama satu tahun setelah keputusan ditetapkan. Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.

Di pulau itu nyaris tidak ada apa-apa. Masih berupa ham­paran pasir. Pulau buatan ma­nusia itu, masih dalam proses pengerasan pasir. Sejauh ini, daratan yang dibuat PT Muara Wisesa Samudra, selaku pelak­sana reklamasi Pulau G, baru mencapai 30 persen.

Total luas pulau yang direncanakan anak perusahaan Agung Podomoro Group ini, adalah 161 hektare. Tapi, di beberapa bagian, pulau ini masih terisi air laut.

Karena belum ada apa-apa, dari pulau ini terlihat jelas beberapa apartemen di kawasan Pluit, di antaranya Apartemen Pluit City dan Apartemen Pluit Green Bay.

Beberapa tiang yang terpasan­gi lampu-lampu tembak, berdiri di lahan Pulau G. Di pinggiran pulau, terdapat sejumlah alat berat seperti eskavator dan truk. Alat-alat tersebut biasanya digu­nakan untuk mengangkut pasir. Namun, hari itu, alat-alat terse­but tidak dioperasikan.

"Biasanya, alat-alat berat itu beroperasi 24 jam setiap hari. Saya tahu karena suara mesin semburan pasir terus terdengar sampai sini," ujar Afandi, ne­layan di Muara Angke.

Pria berkepala botak ini memaparkan, pembangunan Pulau G dimulai pada 2015. Reklamasi di pulau itu dimulai dari pantai dekat Mal Pluit City. Pembangunan pulau awalnya adalahmengukur wilayah sekitar. Setelah pengukuran, kontraktormenaruh jaring di sekitar area yang akan dijadikan pulau. Jaring itu untuk membatasi areal pulau dan laut lepas.

Kemudian, satu per satu kapal reklamasi datang. Ada yang membawa batu, ada yang menguruk tanah di laut, ada juga yang menjulurkan pipa-pipa ke lahan Pulau G.

"Dari pipa-pipa itulah pasir terus disemprotkan hingga mem­bentuk keseluruhan pulaunya. Pasir yang keluar dari kapal ber­warna hitam pekat," paparnya.

Selain proses penyempro­tan dan pengangkutan pasir, Afandi mengaku tidak bisa melihat secara jelas bagaimana pembuatan pulau ini. Pasalnya, selain perahu untuk keperluan reklamasi, beberapa kapal cepat (speed boat) selalu terlihat di sekitar pulau tersebut.

Kapal cepat yang biasanya berisi dua hingga tiga orang itu, selalu berpatroli mengelilingi pulau. Mereka merupakan petu­gas keamanan proyek Pulau G. Sama seperti puluhan petugas keamanan lainnya yang berjaga di lokasi reklamasi, mereka mengenakan rompi pelampung berwarna jingga.

"Kalau kami lagi melaut, sering dihalau petugas-petugas itu. Saya tidak tahu dari mana para petugas keamanan itu. Mungkin mereka didatangkanpihak pengembang untuk mengamankan lokasi reklamasi," ucapnya.

Sementara itu, tak sampai dua kilometer dari Pulau G, lahan Pulau C dan D tampak telah kokoh berdiri di tengah laut. PT Kapuk Naga Indah, anak perusa­haan Grup Agung Sedayu yang mengerjakan proyek dua pulau tersebut. Sebuah lapangan golf rencananya berdiri di dua pulau tersebut. Akses darat menuju pu­lau itu pun telah tersedia. Sebuah jembatan putih sepanjang 500 meter menghubungkan Pantai Indah Kapuk dengan lahan hasil reklamasi ini.

Letak Pulau C dan D berdeka­tan dengan Pulau Bidadari dan Pulau Onrust di Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan perkiraan, dua pulau itu hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari Gedung Yayasan Budha Tzu Chi.

Batu-batu besar menyerupai batu kali terlihat di hampir sepanjang bibir Pulau C dan D. Di atas Pulau C tampak sebuah bangunan besar yang tengah dibangun. Namun, pengerjaan bangunan sepertinya sedang dihentikan. "Pekerja di Pulau C dan D, tidak sebanyak pekerja di Pulau G. Tapi ketatnya sama, kalau terlalu dekat pasti diusir," cerita Afandi.

Menurut nelayan lain, Diding Setyawan, proyek reklamasi sangat merugikan nelayan. Sejak awal pengerjaan pulau buatan, nelayan tidak bisa lagi mencari ikan di sekitar lokasi itu. Kawasan tempat mencari ikan dan udang ditutup, karena berlang­sung pengerjaan proyek. Mereka tidak bisa mendekat.

"Begitu mendekat langsung diusir petugas. Padahal, kapal kami banyak yang tidak bisa mencari ikan di tengah," terang bapak empat anak ini.

Tak hanya itu, kata dia, jum­lah ikan yang berada beberapa mil dari pantai pun sudah jauh berkurang akibat reklamasi. Dia mengatakan, sebelum adanya re­klamasi, Teluk Jakarta itu ibarat akuarium raksasa. Berbagai jenis ikan hidup dan terperangkap di tempat tersebut. Akuarium raksasa itu pun tercemar karena lumpur di dasar laut naik ke per­mukaan. Akibatnya, banyak ikan di tempat itu yang terperangkap dan mati. Nelayan pun harus berlayar lebih jauh untuk menda­patkan ikan.

"Dulu kami lewat sedikit dari pulau buatan masih bisa dapat ikan. Setelah ada pulau itu, kami harus melaut lebih jauh. Biaya solar habis banyak, begitu pula perbekalan makan, sedangkan penghasilan jauh berkurang," curhatnya.

Lelaki yang menjadi nelayan sejak tahun 1974 itu pun mem­bandingkan pendapatannya per hari dari melaut. Sebelum di­lakukannya reklamasi, Diding bisa memperoleh pendapatan Rp 3 juta-Rp 4 juta setiap hari. Pendapatan kotor itu diperolehnya dari melaut sejak jam 4 sore hingga jam 10 malam. Sementara sekarang, dengan modal hingga Rp 500 ribu untuk logistik dan bahan bakar, dirinya kerap tidak mendapat ikan.

"Saya dan banyak nelayan angke sudah seminggu ini tidak melaut. Soalnya percuma, tak dapat ikan. Yang ada, rugi karena modal tidak balik," kata dia.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Diding dan para nelayan lain banyak yang bekerja sampingan sebagai pedagang, kuli bangunan, dan buruh pelabuhan. Para nelayan bahkan banyak yang sedang ingin beralih peker­jaan. Sebab, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi.

"Saya juga mikir mau dagang aja. Nelayan jadi sampingan. Sesekali melaut karena punya kapal," ucap pria berusia 50 tahun ini.

Diding pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menghentikan proyek reklamasi ini. Sebab, nelayan menjadi semakin seng­sara dengan adanya proyek terse­but. Nelayan, kata dia, hanya butuh agar sumber mata pencahariannya tidak diganggu.

"Kami mohon, Presiden dan Wakil Presiden turun tangan segera. Kami tidak minta duit, hanya minta agar proyek ini dihentikan. Hanya Pak Jokowi yang bisa selesaikan," harapnya. ***