Berita

lieus sungkharisma/net

Politik

Bung Hatta Award dan Gus Dur Award Harus Dicabut Dari Ahok

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komunitas Masyarakat Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) mendesak Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) dan Keluarga Besar almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk segera mencabut anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award dan Gus Dur Award yang sempat diberikan kepada Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator KomTak, Lieus Sungkharisma mengatakan, ada dua alasan utama mengapa anugerah yang pernah diberikan kepada Ahok itu segera dicabut.  Pertama, katanya, karena Ahok ternyata bukan orang bersih.

"Sebagaimana dinyatakan BPK RI, ada indikasi keterlibatan Ahok dalam kasus korupsi pembelian RS Sumber Waras yang merugikan negara hingga ratusan milyar rupiah," ujar Lieus kepada redaksi, Jumat (15/4).


Kedua, kata Lieus lagi, karena prilaku Ahok sama sekali tidak sesuai dengan sikap dan kepribadian Gus Dur sebagai tokoh humanis dan pembela rakyat kecil.

"Indikasi adanya kerugian negara dalam pembelian RS Sumber Waras sebagaimana yang dinyatakan BPK, serta kasus suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, adalah bukti bahwa Ahok sama sekali bukanlah tokoh yang bersih. Dan karena itu ia tidak pantas menerima anugerah BHACA itu," kata Lieus.

Seperti diketahui, pada tahun 2013 Ahok menerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award dari Perkumpulan BACHA karena dinilai sebagai pejabat publik yang tergolong bersih. Sedangkan pada Januari 2016 Ahok juga dianugerahi Gus Dur Award oleh Keluarga Besar Gus Dur karena dianggap sebagai politisi yang berani dan tegas, serta anti korupsi.

Namun faktanya, prilaku Ahok yang sangat arogan, berbicara kasar dan tindakannya yang sangat menyakitkan orang kecil, bertolak belakang dengan sikap Gus Dur yang selalu berpihak dan membela rakyat kecil.

Semua fakta tentang Ahok ini, ujar Lieus, sangat bertentangan dengan sikap dan prilaku Bung Hatta maupun Gus Dur.

"Bung Hatta adalah tokoh nasional anti korupsi. Bung Hatta dikenal bangsa Indonesia sebagai tokoh yang satu kata dengan perbuatan. Sedangkan Gus Dur adalah sosok tokoh Bangsa pembela rakyat  yang tidak pernah sudi menyakiti rakyat kecil. Gus Dur adalah tokoh yang sangat anti penggusuran," ujar Lieus.

Adanya dugaan keperpihakan Ahok terhadap para pengusaha sehingga tega menggusur tempat tinggal warga dan menistakan rakyat kecil, kata Lieus lagi, semakin menguatkan bukti bahwa prilaku Ahok sama sekali tidak sesuai dengan sikap, keperibadian dan idealisme Gus Dur.

Atas fakta-fakta itulah, tambah Lieus, Ahok sangat tidak pantas mendapat anugerah award atas nama kedua Bapak bangsa itu.

"Prilaku Ahok selama ini telah mencederai nama besar kedua tokoh bangsa tersebut," jelas Lieus.

Dengan alasan itulah KomTak, kata Lieus, mendesak Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award dan Keluarga Besar Gus Dur agar segera mencabut award yang pernah mereka berikan kepada Ahok.

"Saya yakin, kalau saja Bung Hatta dan Gus Dur masih hidup, kedua tokoh ini pasti akan menangis menyaksikan nama mereka dianugerahkan kepada orang yang prilaku, sikap dan omongannya sama sekali tak bisa jadi teladan," kata Lieus. [dem]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya