Tjahjo Kumolo: Otonomi Daerah Harus Ada Sinergi Dan Konektifitas, Bukan Seenaknya Sendiri

Presiden Joko Widodo pada Jum’at (8/4) pekan lalu mengumpulkan seluruh kepala daerah hasil Pilkada ser­entak di Istana Negara.

Darisitu muncul kabar mir­ing terkait buruknya hubungan pusat dan daerah pascapenerapan otonomi daerah. Apakah benar selama ini penerapan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah kurang sinergis? Berikut pemaparan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka terkait sinergitas hubungan pusat dan daerah;

Apa sebenarnya inti dari per­temuan kepala daerah dengan Presiden di Istana beberapa waktu lalu?
Untuk membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien dan taat kepada hukum. Kemudian mempercepat reformasi birokrasi, deregulasi dan skala prioritas pem­bangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Untuk membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien dan taat kepada hukum. Kemudian mempercepat reformasi birokrasi, deregulasi dan skala prioritas pem­bangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu?
Soal konektivitas wilayah, keterkaitan wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Bukankah lewat Undang-Undang Otonomi Daerah, daerah mendapat kewenan­gan besar untuk mengurus daerahnya sendiri?
Otonomi daerah bukan berarti daerah seenaknya sendiri, harus ada sinergi dan konektifitas antar daerah lembaga, dan lainnya.

Contohnya?
Seperti kedaulatan pangan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDMyang berkualitas, lalu energi. Pemenuhan pelayanan dasar energi listrik. Dalam tahun 2015 â€" 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi. Juga hutan, sebagian besar wilayah Indonesia memi­liki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaran hutan. Perlu dilakukan langkah-langkah pre­ventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.

Bagaimana dengan kemar­itiman?
Iya juga kemaritiman, po­tensi di bidang kemaritiman, juga pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Kan Presiden Jokowi punya cita-cita untuk mewujudkan poros maritim, apa itu men­jadi prioritas bahasan?
Poros maritim bagian dari pri­oritas pembangunan infrastruk­tur Bapak Presiden dan pemer­intahannya dalam memercepat pemerataan pembangunan.

Konkretnya, strategi apa yang disampaikan untuk mewujudkan itu semua?
Tujuan dan sasaran pemban­gunan nasional dengan daerah hanya dapat dicapai apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif. Aksi terorisme, penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila semakin meningkat. Juga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta traficking, pere­daran dan penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa.

Korelasinya dengan per­temuan kepala daerah dengan Presiden di Istana?
Maka dari itu, perlu peran penting dari Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam membahas dan menangai gangguan konflik so­sial di masyarakat, dan melaku­kan deteksi dan peringatan dini di setiap daerah, melakukan pencegahan dan menangkal gangguan keamanan demi ter­ciptanya situasi yang aman, tenteram dan tertib.

Sebenarnya ancaman yang menjadi fokus untuk diantisi­pasi saat ini apa sih?
Ancaman bangsa fokusnya pada masalah korupsi, narkoba, deradikalisasi dan terorisme.

Nah, itu bagaimana me­nanggulanginya?
Harus ada deteksi dini dan sinergy pemerintahan dari pusat sampai daerah seperti pemda dan kepolisian, matra TNI, Kejaksaan, KPK, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Negara atau pemerintah di semua lini harus hadir di ten­gah-tengah lapisan masyarakat dengan mencermati setiap gela­gat perkembangan dan dinamika masyarakat yang dinamis.

Cuma itu saja?
Kunjungan rutin bapak Presiden dan Wakil Presiden dioptimalkan, sering turun ke daerah meli­hat, mendengar dan mengecek pembangunan infrastruktur, itu bagian dari proses optimalisasi membangun tata kelola pemer­intah pusat dan daerah kepala daerah dan aparat pemerintah harus mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat ber­sama tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat. Kemudian revolusi mental aparatur pemer­intah dan masyarakat diperlu­kan, demi memperkuat sistem pemerintahan presidensil dan memperkuat otonomi daerah. Hal ini yang selalu disampaikan Bapak Presiden Jokowi kepada jajaran pemerintahan yang meru­pakan konsistensi beliau terhadap Nawacita dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. ***