Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Putri Bung Karno Somasi Kemhan Jika Tidak Cabut Status Zaskia Gotik

RABU, 13 APRIL 2016 | 11:06 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua dan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri, mengecam penetapan Zaskia Gotik Sebagai Dokter Klinik Pancasila oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Diberitakan sebelumnya bahwa pedangdut itu diangkat sebagai Dokter Klinik Pancasila usai upacara pelepasan peserta klinik Pancasila di lapangan gedung Kementerian Pertahanan RI, pada Jumat pekan lalu (8/4/).

Tanggapan keras Rachmawati langsung muncul. Putri Bung Karno ini mengultimatum Kemhan untuk mencabut status tersebut. Jika peringatan tidak diindahkan, Rachmawati akan menempuh jalur hukum dan mensomasi Kemhan.


"Jika dalam waktu 2x24 jam sejak konferensi pers ini status Zaskia sebagai Dokter Klinik Pancasila tidak dicabut, maka kami akan mensomasi Kemhan," ujar kuasa hukum Rachmawati, Aldwin Rahadian, SH.

Konferensi pers itu dilakukan kemarin (Selasa, 12/4) di kediaman Rachmawati, Jakarta Selatan. Rachmawati, menurut Aldwin, sungguh merasa heran bagaimana bisa institusi selevel kementerian sembarangan menetapkan seseorang sebagai duta Pancasila ke masyarakat. Apalagi, status Zaskia saat ini masih sebagai terperiksa di Kepolisian akibat penghinaannya terhadap Pancasila saat mengisi acara stasiun televisi swasta.

"Jika nanti kepolisian menetapkan dia sebagai tersangka, bagaimana? Apa masih ngotot mau menjadikan yang bersangkutan sebagai ikon sosialisasi Pancasila? Istilah dokter itu kan profesi yang mampu mengobati orang sakit menjadi sehat, dalam konteks ini tugas dia sebagai orang yang bertugas memberi pemahaman mendalam soal Pancasila ke masyarakat. Bukan hanya kelima sila, tetapi Pancasila secara komprehensif," ujar Aldwin.

Menurut Aldwin, pihaknya menghormati upaya yang harus terus menerus dilakukan oleh semua elemen bangsa untuk membumikan Pancasila agar mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bukan berarti bisa sembarangan memilih public figure sebagai "duta" Pancasila.

"Niat dia minta maaf, dan ingin belajar, sangat kita hargai. Tapi apa iya, sosoknya langsung kita elu-elukan bahkan jadikan ikon sebuah program sosialisasi Pancasila? Kemhan harus proporsional, jangan mengada-ngada. Lihat rekam jejaknya," tegas Aldwin. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya