Relawan Jokowi satu ini semÂpat bersitegang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di twitter. Perang pendapat antar keduanya disimak dan banyak mencuri perhatian netizen. Menteri Susi di twitter punya follower yang cukup banÂyak. Masady kerap secara terbuka mengkritik kebijakan Menteri Susi. Apa saja kritikannya itu, berikut pemaparan Masady keÂpada Rakyat Merdeka;
Kabarnya, anda pernah berdebat dengan Menteri Susi di twitter ya?
Iya.
Apa respons beliau waktu itu?
Apa respons beliau waktu itu?Saya tweet satu kali, dia balas 12 tweet, kemudian diblokir. Beliau tuding saya sarkasme (menyindir, menyinggung, olok-olok).
Memangnya soal apa waktu itu?Soal efektivitas kapal yang 3.500 unit itu. Tapi saya benar-benar tidak bertujuan untuk jatuhkan beliau.
Kenapa Anda tidak samÂpaikan secara pribadi saja langsung kepada Menteri Susi, jangan melalui medsos?Toh beliau di japri (jalur pribadi) masukan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. He-he-he. Intinya beliau tidak mau mendengar saya. Jika beliau penganut konsep kebijakan essy seperti yang sering diungkapkan, harusnya beliau dalam setiap keÂbijakan memberi ruang kepada daerah untuk optimalkan penÂgelolaan lautnya, beliau hanya mengawal regulasinya saja.
Apa tidak bisa sampaikan langsung ke Presiden?Kita pernah bertemu bareng Presiden, dalam kapasitas organÂisasi, beliau (Menteri Susi) hadir juga di sana. Kebetulan saya saat itu berkapasitas sebagai Ketua Panitia Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia.
Lantas apa yang menjadi dasar pemikiran Anda mengÂkritik Menteri Susi terkait 3.500 kapal itu?Kan Presiden Jokowi pada hari Jumat kemarin mengumÂpulkan seluruh kepala daerah hasil pilkada serentak di Istana Negara. Jokowi akan memberiÂkan pengarahan kepada mereka. Adapun maksud agenda tersebut adalah mendorong penyamaan persepsi, mengingat sinergi pusat dengan daerah sangat pentÂing dengan beberapa pertimbanÂgan. Pertama, potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah, sehingga keÂberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kedua, sumber pendanaan pemerintah telah meningkat pesat, namun beÂlum memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD, yang didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha menÂjadi penting. Ketiga, percepatan pembangunan juga ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD. Untuk itu, Pemerintah pusat dan pemerinÂtah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan sinkronisasi dan sinergi program.
Korelasinya dengan 3.400 kapal itu?Jadi, program Jokowi-JK kan menitikberatkan dalam konteks membangun Indonesia dari pinggir. Saya memaknai prakÂtisnya ya diarahkan ke daerah, karena logikanya 3.500 kapal itu tidak efektif jika satu model. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Jika kita telah sepakat menÂjunjung tinggi otonomi daerah kenapa para menteri belum ngeh dengan itu. Saya dengar sampai saat ini KKP belum tanda tangan kontrak dengan PT PAL dan konsorsiumnya, masih dalam tahap negosiasi harga, jadi ini sudah bulan empat, 3.500 kapal itu bagaimana (nasibnya)?
Tapi, program Menteri Susi soal pemberantasan illegal fishing itu bagus lho?Masalah
illegal fishing, menuÂrut saya menteri menciptakan
livelihood pada nelayan. Tapi harus ada solusi, misal dengan dibatasi ruang gerak di bidang perikanan tangkap berarti periÂkanan budidaya jadi andalan dong. Ini kan tidak.
Maksudnya?Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan memÂfasilitasi tumbuhnya tambak baru, bisa budidaya udang, kerapu, rumput laut dan sebaÂgainya. Sekarang tingkat jaring saja kita masih impor, coba tanya Bu Susi apa solusinya?
Apakah dengan
illegal fishing itu, Presiden yang
notabene-nya user menteri tersebut bisa pede (percaya diri) untuk wujudkan poros maritim?
Iya itu satu sisi, tapi pemberÂantasan illegal fishing kan juga penting jadi fokus Menteri Susi?Kita kan sudah ada Badan Keamanan Laut (Bakamla), tingÂgal perkuat itu. Apa Pak Jokowi mau satu periode pemerintahÂannya, kebijakan kementerian kelautan dan perikanan fokus kerjanya nangkep-nangkep kaÂpal? Saya ndak mengerti di mana hebohnya. Kita punya instrument untuk itu jadi jangan dibuat jurus-jurus baru yang sebetulnya malah membuat kita balik kanan.
Tapi karena kebijakan itu, Menteri Susi mengklaim hasil tangkap nelayan meningkat, khususnya pasca moratorium kapal asing dan pembatasan penggunaan alat tangkap?Menurut saya itu perkataan konyol. Harusnya beliau siapkan jurus bagaimana optimalkan sumberdaya ikan yang katanya melimpah itu. ***
