Berita

net

Kesehatan

Harusnya Pemerintah Cepat Tangani Wabah DBD

SABTU, 09 APRIL 2016 | 01:50 WIB | LAPORAN:

Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) belum juga reda memakan korban, terlihat dengan adanya satu ruang penuh pasien memenuhi RSUD Depok baru-baru ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menilai, hingga kini pemerintah dinilai belum serius menuntaskan penanganan dan pencegahan wabah penyakit yang cukup mematikan tersebut.

"Saya pikir Kemenkes sebagai leading sektor kesehatan di pemerintah pusat agar memberi perhatian terkait kondisi ini. Dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan seluruh kabupaten dan kota untuk perang terhadap sumber penyebab penyakit DBD," jelasnya kepada redaksi, Sabtu (9/4).


Menurut Amel, Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD memang sangat memperihatinkan. Apalagi tahun 2015 adalah tahun di mana siklus lima tahunan DBD di Indonesia terjadi. Tahun ini pun ternyata masih terjadi KLB DBD di beberapa daerah.

Dia mengatakan, harusnya kejadian ini bisa ditangani pemerintah dengan cepat. Karena kapasitas pos anggaran Kemenkes relatif besar dalam APBN 2016.

‎Tidak siapnya pihak Kemenkes dalam menanggulangi wabah DBD juga didapati Amel saat mengadakan kunjungan daerah. Bahkan ada daerah yang alat pencegahan seperti mesin pengasap atau fogging sudah tidak dapat dipakai alias dalam kondisi rusak.

"Ironi lainnya di daerah itu seperti tidak punya perencanaan terpadu menghadapi dan menekan angka KLB DBD karena upaya preventif tidak sepenuhnya dilakukan secara serius. Terbukti seperti mesin alat foggingnya itu sudah rusak dan tidak ada alat baru," ungkap politisi Partai Nasdem tersebut. [wah] 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya