Berita

Nusantara

Ahok Yakin Simpang Susun Semanggi Bisa Kurangi Macet 30 Persen

JUMAT, 08 APRIL 2016 | 15:40 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan, pembangunan Simpang Susun Semanggi dapt menanggulangi kemacetan Ibukota hinggal 30 persen.

Ditargetkan proyek ini kelar pada pertengahan 2017.

"Jadi minimal orang dari bandara ngga stuck (macet tidak bergerak) lagi sampai Grogol. Dulu kan muternya kecil dari besar ke kecil," ujar Ahok ketika melakukan Groundbreaking di Taman Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (8/4).


Sekedar diketahui, pembangunann Simpang Susung Semanggi ini tanpa adanya perencanaan sama sekali. Oleh sebab itu, fly over tersebut dibuat dengan menggunakan rancang bangun.

"Kalau kita pakai perencanaan, perencanaan, perencanaan kapan selesainya? Kita udah ciptakan di DKI jadi Provinsi pertama yang ada gunakan rancang bangun," kata Ahok.

"Jadi DKI sudah memulai sebuah cara yang baru bangunan kami sekolah, rusun, jembatan, kami lebih mengarah ke rancang bangun. Rumah sakit jadi cepat," lanjutnya.

Sebaliknya, mantan bupati Belitung Timur ini menganggap apabila setiap kali ingin melakukan pembangunan DKI harus melalui perencanaan, maka dapat dipastikan proyek tersebut akan rampung lama atau molor.

"Bayangin, kalau dulu lelang konsultan membuat DED (Detail Engineering  Design). Itu saja kadang-kadang bisa 1-2 tahun, dapat itu. Kadang-kadang kalau nggak ada anggaran stop lagi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal menambahkan, proyek fly over dibiayai perusahaan swasta, yaitu PT. Mitra Panca Persada, sebagai kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Sedangkan kontraktor proyeknya PT. Wijaya Karya (Persero). Mereka mengerjakan proyek setelah ditetapkan menjadi pemenang tender Design and Build Pengembangan Simpang Susun Semanggi.

Nilai proyek mencapai Rp 360 miliar, sedangkan nilai kompensasi dari pihak pengembang sekitar Rp579 miliar, dan sisanya akan dipakai untuk membangun infrastruktur di tempat lain.[wid]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya