Berita

Bestari Barus/net

Nusantara

RAPERDA TELUK JAKARTA

PDIP Resmi Menolak, Nasdem Tunggu Keputusan Ahok

SELASA, 05 APRIL 2016 | 14:38 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Partai Nasdem dan PDIP dikenal dekat. Tapi soal Raperda Teluk Jakarta, partai pimpinan Surya Paloh ini masih menunggu sikap resmi Gubernur DKI Jakarta Bagusi Tjahja Purnama (Ahok).

"Ini adalah program penting. Kami akan lihat dulu apakah gubernur sikapnya seperti apa. Kalau gubernur tolak, akan kami tolak, kan kami partai pendukung dia. Dan kalau kata gubernur lanjut, ya kita lanjut," ujar Ketua Fraksi Nadem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di Jakarta, Selasa (5/4).

Kata Bestari, mega proyek tersebut saat ini telah berjalan, sehingga harus ada alasan yang kuat untuk menghentikan pembangunan, lewat revisi peraturan daerah untuk mengawalinya.


"Ini kan program yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Perlu alasan lebih lebih jelas. Kalau mau ditunda kenapa sekarang, kenapa nggak dari kemarin," bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut  Bestari, Nasdem akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan Ahok. Untuk diketahui, Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Ahok di Pilkada 2017 nanti.

"Saya menunggu gubernur, apakah gubernur hentikan ini atau lanjut, kami serahkan ke gubernur. Setelah itu nanti kami lihat mekanisme dewan," tukasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta telah memutuskan untuk menghentikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2032 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara yang tengah dibahas di DPRD DKI. Hal ini diputuskan pasca KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, M. Sanusi terkait dugaan kasus suap untuk memuluskan perizinan reklamasi teluk Jakarta. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya