Kasus suap PT Agung Podomoro Land yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dipastikan berdampak negatif kepada Partai Gerindra.
Secara khusus, kasus ini akan berdampak pada konstelasi politik di Pilgub DKI Jakarta yang tinggal 10 bulan lagi.
"Peluang calon-calon penantang petahana Gubernur Ahok yang berasal dari Gerindra akan menghadapi problem elektabilitas. Mereka, termasuk yang bukan dari kader partai tersebut, akan dipertanyakan oleh publik karena kasus ini," tulis analis politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebook miliknya.
Bukan itu saja, Gerindra juga akan sangat dirugikan jika tidak berhasil menyelesaikannya dengan cepat, tegas, dan tuntas.
Itu sebabnya, lanjut Hikam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berusaha cepat dan tegas merespons ulah anak buahnya. Kecepatan dan ketegasan dalam menuntaskan masalah ini sangat penting agar tidak sampai menjadi faktor penghambat Pilpres 2019.
Sayang, perintah tegas Prabowo malah diterjemahkan secara kaku dan legalistik oleh Ketua DPD Gerindra DKI, Muhammad Taufik, yang notabene adalah abang kandung Sanusi. Taufik masih ogah-ogahan bertindak tegas melakukan pemecatan. Taufik tetap menggunakan alasan klasik mekanisme praduga tak bersalah. Padahal, semakin lama Sanusi tidak dikenai sanksi tegas berupa pemecatan dari jabatan sebagai anggota DPRD dan anggota partai, maka sulit bagi Gerindra melepaskan diri dari sorotan publik yang negatif.
"Saya melihat strategi Prabowo adalah penyelesaian politik yang tujuannya melakukan pembatasan agar masalah ini tak berkembang liar. Caranya, dengan segera menutup spekulasi dan sorotan miring yang merugikan Gerindra dengan menindak tegas anak buahnya yang jadi tersangka KPK," kata Hikam.
Karena itu, terang Hikam, keputusan Prabowo yang tegas bukan untuk mencari aman atau bersikap kejam, melainkan itulah solusi strategis yang paling tepat digunakan untuk membatasi "peluberan" yang bisa saja tak terkendali. (Baca:
Prabowo Kejam Apa Cari Aman?)
"Politik sangat ditentukan oleh persepsi publik, sehingga kasus seperti yang menimpa Sanusi jika berkembang tak terkendali, akan sangat merugikan Gerindra dan juga Prabowo sebagai Ketumnya serta agenda politik 2019," pungkas Hikam.
[ald]
