Faktanya, Kolaborasi Cukong Kapitalis Dengan Pejabat Negara Masih Berlangsung

Indonesia tengah melangkah mundur kembali ke zaman keterjajahan yang menyengsarakan kaum marhaen.

Hal ini terbukti dengan kebijakan tax amnesty yang dirancang bagi para konglomerat besar yang menyembunyikan uangnya di luar negeri. Belum lagi kasus penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta yang menerima uang suap dari raksasa properti Agung Podomoro Land.

"Ada iklan pengembang properti besar jelas dengan iming iming mendapat tax amnesty. Jadi makin jelas tax amnesty merupakan pesanan para pebisnis besar," ujar politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Sabtu (2/4).

Patut diduga, para kapitalis besar dengan diversifikasi usaha bisnisnya menginvestasikan dana keluar atau 'capital flight', tercatat di Singapura sampai China. Seperti di era Orde Baru, konglomerat seperti Liem Sioe Liong dan kawan-kawannya jelas menanamkan modalnya di Tiongkok dengan alasan bahwa daratan China sebagai tanah leluhurnya.

Kemudian, Rachma menyinggung berita anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi, terjaring operasi penangkapan KPK. Tak hanya itu, ada pula pejabat tinggi Pemkot DKI yang diduga terlibat kasus korupsi lahan.

"Jadi tidak heran kolaborasi atau konspirasi antara para cukong kapitalis dengan pejabat publik masih terus berlangsung, tidak banyak berbeda dengan era KKN Orde Baru dan para cukongnya yang memang sudah demikian menggurita bisnisnya," kata dia.

Putri Bung Karno ini teringat pada istilah yang digunakan oleh ekonom nasionalis Kwik Kian Gie, yaitu "9 naga" yang konon menjadi tulang punggung rezim penguasa saat ini, terutama saat bertarung di Pilpres 2014.

"Mau dikemanakan arah negara dan bangsa Indonesia?  Yang jelas Indonesia mengalami set back, kembali keterjajahan lagi oleh kaum kapitalis yang menghisap si marhaen. Tujuan Indonesia merdeka mencapai masyarakat adil makmur bagi 200 juta rakyat bukan untuk segelintir orang," ucapnya. [ald]