. Untuk membangun kepercayaan publik dalam membayar pajak, maka masyarakat perlu contoh nyata dari pejabat publik. Karena itu, langkah Presiden Joko Widodo mengklarifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, mendapat apresiasi dari Senayan.‎
"Ini sangat bagus. Langkah Pak Jokowi sangat bagus. Sebab memang kita ini butuh contoh," kata Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Soepriyatno, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 29/3).
Saat ini, ungkap Soepriyanto, pemerintah memang memerlukan pemasukan pajak yang sesuai dengan target. Sebab bila tidak, maka APBN bisa kosong.
"Makanya di tengah kondisi ini, langkah Pak Jokowi sangat bagus. Tentu di saat yang sama, moral pejabat pajak juga harus diperbaiki sehingga publik percaya dan mau bayar pajak," ungkap Soepriyatno, yang merupakan politikus Partai Gerindra.
Presiden Jokowi datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Selain menyampaikan pidato pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ill Direktorat Jenderal Pajak 2016, kedatangan Jokowi juga sekaligus mengklarifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunannya yang sudah dilaporkan lewat e-filling pada tanggal 3 Maret di Palembang. Jokowi mau memastikan benar atau salahnya SPT tahunan yang sudah dilaporkannya, termasuk besaran pajak yang dibayarkan olehnya.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, pengisian SPT mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjukkan hasil yang bagus. "Pak Presiden datang ke sini tadi yang pertama menunjukkan bahwa beliau, sebagai warga negara, telah menyampaikan SPT tanggal 3 Maret di Palembang. Beliau siap untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya bagus," kata Ken.
‎
Kunjungan Jokowi ini, sambung Ken, bisa dijadikan contoh kepada masyarakat agar mau melakukan klarifikasi SPT. Tentunya hal ini berguna untuk menjamin keabsahan data wajib pajak (WP) dan jumlah besaran pajak yang telah dibayarkan.
"Jadi, siapapun nanti kalau diklarifikasi ya karena itu hukum, berjalan. Tadi Pak Presiden memberi contoh, siapapun warga negara diklarifikasi oleh Dirjen Pajak ya harus taat hukum," pungkas dia.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menjamin tidak ada lagi kriminalisasi kepada pegawai pajak. Dan siapapun, tanpa tebang pilih, baik pengusaha yang berafiliasi pada partai atau tidak, akan dimintai pajaknya. "Semua sama, kalau belum bayar pajak, ya suruh bayar pajak. Kalau kurang bayar pajaknya, ya suruh bayar," tegas Jokowi.
[ysa]
