Kalau Jokowi Mau Wujudkan Nawacita, Singkirkan Kuntoro Cs!

. Sebagai Komisaris Utama PT PLN, yang merupakan BUMN, langkah dan gerak Kuntoro Mangkusubroto yang nyambi di Tridaya Advisory bukan perkara sepele. Tridaya Advosry adalah konsultan Inpex dalam hal pengelolaan Blok Masela.

"Maka dengan topeng yang mana dia bergerak sebagai Komut PLN dan dengan wajah yang mana dia menjadi konsultan asing yang mau mengusai migas kita. Jokowi harus tegas, pecat segera Kuntoro," kata Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 23/3).

Pernyataan Agung ini terkait dengan terbongkarnya dokumen konsultasi yang diberikan Tridaya Advisory kepada Inpex. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberikan saran kepada Inpex Masela serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex Masela dengan pihak-pihak lain.

Dan ternyata, dalam firma konsultan Tridaya Advisory tersebut ada sosok Kuntoro Mangkusubroto, yang merupakan Komisaris Utama PT PLN. Harga jasa konsultasi Inpex Masela pada Tridaya pun sangat fantastis, yaitu sebesar 1 juta dolar AS.

Agung menambahkan, pola gerak Kuntoro Cs memang mudah dibaca, meski tak bisa dipahami oleh khalayak. Kelompok model ini tak berdarah-darah, bahkan sama sekali tak berkeringat, ketika kompetisi Pilpres berjalan. Biasanya, mereka hadir dan merapat ketika sudah bisa diketahui calon pemenangnya.

"Dengan jubah kaum profesional, akademisi dan para ahli, mereka merangsek masuk dalam setiap jari-jari kekuasaan, termasuk kini ke lingkaran Jokowi. Maka kalau Jokowi mau wujudkan Nawacita, singkirkan Kuntoro CS," tegas Agung.

Agung menjelaskan, Kuntoro selalu hadir dalam setiap kekuasaan. Ia misalnya menjadi Menteri Pertambangan dan Mineral Presiden BJ Habibie, setelah sebelumnya ada era Soeharto menjabat Dirjen Pertambangan Umum.

Di era SBY, Kuntoro dipercaya menjadi Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Lalu di periode kedua pemerintahan SBY, Kuntoro menempati posisi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Jokowi harus perhatikan betul rekem jejak Kuntoro ini," demikian Agung. [ysa]