KRMT Roy Suryo Notodiprojo: Soal Hambalang, Harusnya Pak Jokowi Baca Notulensi Panja Komisi X DPR Secara Lengkap

Seusai mengunjungi area proyek Hambalang yang ter­bengkalai, Presiden Joko Widodo meng-update foto di akun instragram (IG), dibarengi kata-kata sedih.

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang cukup lama mangkrak. Alang-alang sudah tumbuh tinggi. Peralatan-peralatan gedung juga tergeletak begitu saja. Perlu segera diberes­kan. Pemerintah akan ambil keputusan secepatnya. Karena apapun, ini sudah menghabiskan uang rakyat triliunan rupiah. Aset negara harus segera diselamat­kan," bunyi akun IG @jokowi.

Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), KRMT Roy Suryo Notodiprojo tak ter­ima dengan kata mangkrak yang digunakan Presiden Jokowi. Berikut penjelasan Roy Suryo terkait proyek Hambalang;

Komentar Anda menyikapi pernyataan Presiden di akun Instragramnya?
Ada dua hal, yang pertama ada kontradiktif. Karena semuanya ada di dalam Panja DPR Komisi X pada tanggal 24 Juni 2014 yang lalu. Semua leng­kap itu, bahkan ada rekomen­dasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian PU pada waktu itu sebelum Kementerian PU & PERA ya. Kemudian rekomen­dasi dari Geologi ESDM, block­ing dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi semuanya ada. Sebenarnya kemarin itu, Presiden harusnya baca dulu laporan itu. Atau diberitahu oleh para stafnya, supaya statemennya tidak 0,0 seperti itu. Jadi kalau memang ada keinginan itu, harusnya tidak kemudian malah seolah-olah dari dasar yang tidak ada sama sekali kan sekarang malah mengaudit ulang, mau menanyakan lagi ke Kementerian PU & Pera, mau tanya ke Geologi lagi, kan itu ngulangin itu semua. Semua sudah ada kalau mau baca.

Selain itu?
Yang kedua, ini yang menarik, jadi ini fakta baru bahwa ternya­ta KPK itu sudah menyerahkan atau katakanlah mempersilakan pemerintah untuk melaksanakan proyek Hambalang itu tertanggal 29 Juli 2015.

Mungkin Menpora Imam Nahrowi nggak tahu?
Menpora sekarang, Imam Nahrowi sudah menerima rilis dari KPK untuk meneruskan itu. Artinya, kalau Mas bisa meli­hat dari kunjungan Pak Jokowi kemarin, kalau dihitung waktu delapan bulan sejak Menpora menerima rilis itu, kemana saja selama delapan bulan ini. Nah artinya, inilah yang kontradiktif. Jadi kunjungan kemarin itu sama saja seperti menampar air terpercik muka sendiri. Sebenarnya ya sep­erti tanpa persiapan sama sekali, ya ternyata ada Menpora di samping­nya, juga Menteri PU & Pera.

Stafnya Presiden, Johan Budi yang pernah di KPK masak nggak tahu?
Yang menarik Pak Johan Budi, ketika live sama saya, beliau membenarkan semua, gitu lho. Jadi sekarang hati-hati banget, karena kemarin kan di KPK. He-he-he.

Apa yang dibenarkan?
Mulai dari tahun 2013-2014 itu kan beliau masih di KPK, itu Pak Roy Suryo memang nggak bisa jalan karena masih dipe­gang KPK. Tapi 2015 sudah kita serahkan kepada pemerintah. Nah itu kan, segala sesuatunya ada di Pemerintah sekarang, gitu lho... He-he-he...

Jadi Anda menganggap blusukan Pak Jokowi ke Hambalang salah?
Mungkin aksi Pak Jokowi ke­marin itu nggak bisa disalahkan. Sehingga orang-orang berpikir; Wah hebat ini, hero ini. Tapi kalau dipikir lebih lanjut, ini kan kesalahan komunikasi di internal beliau sendiri.

Menurut Anda, perlu diter­uskan nggak proyek ini?
Kalau mau diteruskan, ya terserah Pemerintah sekarang. Yang pegang kuasa kan pe­merintah sekarang. Tapi baca dulu laporan audit 26 halaman, lengkap sekali. Di situ ada rekomendasi-rekomendasi dari instansi terkait yang sebenarnya supaya tidak terjadi kerugian lagi. Kalau ini diteruskan lagi, diaudit lagi, keluar biaya lagi, apa yang terjadi di sana akan semakin mangkrak lagi nanti.

Di dalam laporan audit itu, apa yang paling penting diper­hatikan Pemerintah?
Terus terang, di situ ditulis ada beberapa wilayah yang tidak layak dibangun lagi. Karena diaudit itu ada telaah geologi, dalam artian daerah itu ada bagian yang tanahnya lempung atau tidak stabil. Jadi sebenarnya baca itu saja, toh kalau penelitian itu diulangi, ya sama lagi nanti.

Baiknya bagaimana?
Dan audit itu memang garis besarnya, bangunannya tidak bisa persis sama seperti perencanaan sebelumnya. Harus ada redesign. Itu sudah ada semua, clear itu dan sudah ada di Kementerian PU kan. Harusnya bisa baca audit itu, gitu lho... He-he-he.

Itikad Presiden untuk meneruskan pembangunan proyek Hambalang agar tidak terbengkalai, dan uang rakyat yang terpakai tidak sia-sia, kan tidak ada salahnya?
Kalau saya mendukung, sila­kan itu diteruskan. Seperti juga Pak SBY meneruskan pemban­gunan zaman Bu Mega, Pak Harto dan lain sebagainya, tapi baca dulu apa-apa sebelumnya. Biar nggak ngulang, jangan kembali ke nol lagi. Karena semua sudah ada. ***