Jenderal TBH Dukung Pemerintah Seret China Ke Mahkamah Hukum Laut Internasional

Bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan di wilayah sekitar natuna dengan Kapal patroli Pantai China pada Ahad dini hari (20/3) harus menjadi perhatian semua pihak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I Mayjen TNI (Purn), TB Hasanuddin. Dan sepertinya, lanjut TB Hasanuddin, memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut China Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia.

"Tindakan pemerintah dengan protes keras dan merencanakan membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional merupakan tindakan yang sudah tepat dan tegas. Harus kita dukung," tegas TB Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 22/3).

TB Hasanuddin menegaskan, dunia internasional termasuk China harus diyakinkan bahwa wilayah itu adalah wilayah teritori NKRI. Dan Indonesia akan mempertahankan wilayahnya dengan cara apapun.

Pada kesempatan ini, sambung TB Hasanuddin, pemerintah harus segera mereorganisir dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla)agar Bakamla sebagai lembaga penegak hukum, yang di-back-up oleh TNI AL, dapat melakukan tugasnya seperti penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan di laut.

"Negara harus segera melengkapi kapal-kapal patroli Bakamla demi kepentingan bangsa dan negara. Ini sebuah kebutuhan yang menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan," demikian TB Hasanuddin. [ysa]