Amnesty International mengecam kesepakatan antara para pemimpin Uni Eropa dengan Turki, yang bertujuan menghentikan arus kedatangan pengungsi ke Yunani.
Amnesty International menuduh para pemimpin Eropa "berbicara ambigu" dalam kesepakatan itu. Mereka menyebut Uni Eropa seakan mantap untuk kembali pada krisis pengungsi global.
Dikutip dari BBC, Direktur Amnesty International untuk Eropa dan Asia Tengah, John Dalhuisen, mengatakan janji Uni Eropa untuk menghormati hukum internasional bagaikan "gula yang melapisi pil sianida" yang harus ditelan oleh program perlindungan pengungsi di Eropa.
Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengatakan ada kesepakatan bulat antara Turki dan 28 anggota Uni Eropa.
Sedangkan PBB memperingatkan bahwa kapasitas Yunani untuk mengizinkan klaim suaka para pengungsi perlu diperkuat.
Sejak Januari 2015, sekitar satu juta migran dan pengungsi telah memasuki Uni Eropa dengan kapal dari Turki ke Yunani.
Tahun ini saja, ada lebih dari 132.000 yang telah tiba di Yunani. Puluhan ribu orang terjebak di Yunani karena rute mereka menuju utara telah diblokir.
Ada beberapa poin penting dari perjanjian antara Uni Eropa dan Yunani. (Baca:
UNHCR: Kesepakatan Uni Eropa-Turki Langgar Hukum Internasional)
Pertama, semua "migran gelap" yang menyeberang dari Turki ke Yunani akan dikirim kembali sejak 20 Maret mendatang. Setiap permohonan suaka akan dinilai kelayakannya oleh otoritas Yunani.
Kedua, untuk setiap migran yang dikembalikan ke Turki, seorang migran dari Suriah akan dimukimkan di Uni Eropa. Prioritas akan diberikan kepada mereka yang belum pernah mencoba secara ilegal memasuki Uni Eropa. Jumlah ini pun dibatasi hanya untuk 72.000 pengungsi.
Ketiga, Uni Eropa akan mempercepat alokasi dana 3 miliar Euroke Turki untuk membantu migran.
[ald]
