Berita

krimea/net

Global

Dua Tahun Aneksasi Krimea, Uni Eropa Ajak Negara Lain Beri Sanksi Ke Rusia

JUMAT, 18 MARET 2016 | 20:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Uni Eropa menyerukan agar ada lebih banyak negara yang menerapkan sanksi ke Rusia terkait aneksasi Krimea, dua tahun yang lalu.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan untuk menandai dua tahun aneksasi Krimea, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa menyebut bahwa pembangunan militer Rusia di Krimea saat ini mengkhawatirkan.

Uni Eropa, dalam pernyataan yang sama juga menegaskan akan tetap mempertahankan sanksi yang melarang perusahaan-perusahaan Eropa untuk menanam investasi dalam eksporasi minyak dan gas di Laut Hitam Rusia.


"Uni Eropa tetap berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan kebijakan non-pengakuannya, termasuk melalui tindakan pembatasan," kata Dewan Eropa, yang mewakili pemerintah Uni Eropa dalam pernyataan tersebut.

"Uni Eropa menyerukan lagi kepada negara-negara anggota PBB lainnya untuk mempertimbangkan langkah-langkah non-pengakuan yang sama," sambung pernyataan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Kremlin mengatakan bahwa isu Krimea bukan soal negosiasi atau kontrak internasional.

"Posisi kami jelas, ini merupakan wilayah dari Federasi Rusia Rusia yang belum dibahas dan tidak akan pernah kami bahas dengan siapapun," kata juru bicara Presiden Vladimir Putin Dmitry Peskov dalam teleconference dengan wartawan.

"Dalam hal ini kita harus memperlakukan dengan hormat ekspresi kehendak warga Krimea dan keputusan yang diambil dua tahun lalu," tegasnya seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya