Berita

Arie Soedewo/net

Kepala Bakamla Siap Jadi "Bulldozer" Presiden Jokowi Di Laut

JUMAT, 18 MARET 2016 | 07:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3). Jokowi meminta Arie untuk memerangi penyeludupan dan membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyeludupan tersebut.

Arie mengungkapkan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden dengan menyusun dan menyiapkan strategi dalam upaya pemberantasan penyelundupan dengan langkah-langkah 'menyengat' terhadap siapapun yang membekingi penyelundupan dan illegal fishing.

"Saya siap jadi "bulldozernya" Bapak Presiden dan Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) di laut terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronik dan juga hal yang berkaitan illegal fishing. Juga masalah penyeludupan narkoba yang sudah diamanatkan Bapak Presiden dalam rapat terbatas kabinet kemarin," kata Arie di Jakarta, Jumat (18/3).


Jelas Arie, diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama stakeholder terkait seperti TNI AL, Polairud Polri, dan Bea Cukai untuk mewujudkan perintah Presiden tersebut. Ia mengatakan Bakamla sebagai lembaga di bawah Presiden akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk  menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.

"Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi, tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih, yang bisa memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke. Teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan," ucapnya.

Arie menjelaskan potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik illegal fishing dan penyelundupan, tapi investasi dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim. Pola ini sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia di laut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya.

"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi I DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," kata mantan Asops Kasal ini.

Arie pun mengingatkan kepada oknum aparat di level pewira maupun jenderal, yang selama ini membekingi praktik-praktik haram tersebut, untuk tobat dan kembali ke jiwa Merah Putih.

"Tidak ada ampun saya akan hajar. Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai miliaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera. Saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini. Bismillah," pungkasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya