Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3). Jokowi meminta Arie untuk memerangi penyeludupan dan membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyeludupan tersebut.
Arie mengungkapkan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden dengan menyusun dan menyiapkan strategi dalam upaya pemberantasan penyelundupan dengan langkah-langkah 'menyengat' terhadap siapapun yang membekingi penyelundupan dan illegal fishing.
"Saya siap jadi "bulldozernya" Bapak Presiden dan Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) di laut terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronik dan juga hal yang berkaitan illegal fishing. Juga masalah penyeludupan narkoba yang sudah diamanatkan Bapak Presiden dalam rapat terbatas kabinet kemarin," kata Arie di Jakarta, Jumat (18/3).
Jelas Arie, diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama stakeholder terkait seperti TNI AL, Polairud Polri, dan Bea Cukai untuk mewujudkan perintah Presiden tersebut. Ia mengatakan Bakamla sebagai lembaga di bawah Presiden akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.
"Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi, tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih, yang bisa memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke. Teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan," ucapnya.
Arie menjelaskan potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik illegal fishing dan penyelundupan, tapi investasi dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim. Pola ini sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia di laut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya.
"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi I DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita," kata mantan Asops Kasal ini.
Arie pun mengingatkan kepada oknum aparat di level pewira maupun jenderal, yang selama ini membekingi praktik-praktik haram tersebut, untuk tobat dan kembali ke jiwa Merah Putih.
"Tidak ada ampun saya akan hajar. Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai miliaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera. Saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini. Bismillah," pungkasnya.
[rus]
