Berita

ilustrasi

Kesehatan

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Demam Berdarah

KAMIS, 17 MARET 2016 | 19:30 WIB | LAPORAN:

DPR, dalam kegiatan pengawasan, melakukan kunjungan dan monitoring di sejumlah daerah yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti terjangkitnya wabah demam berdarah yang menimbulkan korban jiwa.

Terkait dengan KLB demam berdarah, DPR berharap agar pemerintah mengambil langkah cepat dan serius dalam menangani masalah tersebut dengan memprioritaskan penanganan medis ketimbang administrasi.

Demikian disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin ketika menyampaikan pidato pada Ssidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan II tahun 2015-2016 di gedung DPR, Kamis (17/3).


‎Selain itu berkaitan peran diplomasi parlemen, ‎DPR, katanya, terus menata berbagai kunjungan kerja delegasi DPR ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar kunjungan dilaksanakan dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, DPR telah mengirim delegasi ke sidang tahunan ke-24 Asia Pasific Parliementary Forum (APPF) pada 16-21 Januari di Vancouver, Kanada. Dalam sidang ini, kata dia lagi. DPR berperan aktif menyusun resolusi.

"Dari 27 resolusi yang dihasilkan, delapan diantaranya merupakan usulan dari Indonesia," ucap politikus Golkar yang akrab disapa Akom ini.

Selain itu, Akom menambahkan, DPR juga mengirim delegasi ‎ke Konferensi ke-11 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) pada tanggal 21-27 Januari 2016 di Baghdad, Irak.

Dalam konferensi tersebut, delegasi DPR menegaskan bahwa teroris merupakan masalah nyata yang sedang dihadapi masyarakat global. Terorisme sesungguhnya tidak dapat dilekatkan pada suku, agama, ras, dan golongan tertentu, yang mengakibatkan ketidakadilan global.

"Untuk itu, Indonesia terus mendukung PUIC agar secara konsisten menyuarakan dan memperjuangkan keadilan ditataran global," tandasnya. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya